Makassar — Kementerian ATR/BPN terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan reformasi layanan pertanahan di Indonesia. Bersama KPK dan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan, kementerian tersebut menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama di Makassar pada Rabu (29/04/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat transformasi layanan pertanahan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menilai pembenahan sistem pertanahan menjadi kebutuhan mendesak guna menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan pelaksanaan sembilan program optimalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Penunjukan ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada percepatan pelayanan administrasi pertanahan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan tata ruang secara berkelanjutan. Dengan sistem yang lebih tertata, pemerintah berharap konflik pertanahan dapat diminimalisasi dan kepastian investasi semakin meningkat.
Kolaborasi dengan KPK juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip integritas dan tata kelola yang baik. Upaya pencegahan korupsi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional dan dipercaya masyarakat.
Transformasi layanan pertanahan ini diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari kemudahan pengurusan dokumen, percepatan layanan, hingga meningkatnya rasa aman dalam kepemilikan hak atas tanah.(*)
