Semarang – Pemerintah terus memperkuat langkah menjaga keberlangsungan lahan pertanian melalui penyelarasan data lahan sawah di seluruh Indonesia. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menilai sinkronisasi data menjadi faktor penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Ossy saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/6/2026).
Ia mengungkapkan, selama ini perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam menyusun kebijakan yang efektif. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN mendorong terwujudnya satu basis data lahan sawah nasional yang dapat dijadikan acuan bersama.
Dengan data yang selaras, pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi berbagai program pembangunan dan investasi.
Menurut Ossy, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga lahan pertanian produktif agar tetap mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat di masa depan.(*)
