Kementerian ATR/BPN terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu sebagai langkah strategis menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa dukungan kementeriannya akan difokuskan pada sinkronisasi tata ruang, percepatan layanan KKPR, serta pengadaan tanah guna mempercepat pelaksanaan proyek.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang berlangsung di Jakarta pada Senin (04/05/2026).
Menurutnya, sinkronisasi tata ruang menjadi fondasi utama agar pembangunan infrastruktur pesisir dapat berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah maupun nasional. Dengan tata ruang yang terintegrasi, proyek dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, percepatan penerbitan KKPR juga dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang. Sementara dukungan pengadaan tanah diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir Pantura Jawa dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga kawasan pesisir sekaligus melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.(*)
