Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya hingga Triwulan I Tahun 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (31/03/2026).
Dalam paparannya, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai angka 20,10%. Capaian ini dinilai cukup positif sebagai langkah awal dalam mengakselerasi program kerja sepanjang tahun anggaran berjalan.
Ia menjelaskan bahwa berbagai program prioritas, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), terus berjalan sesuai rencana. Progres tersebut mencakup percepatan sertipikasi tanah, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga upaya penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Capaian ini menunjukkan komitmen kami dalam memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nusron Wahid di hadapan anggota dewan.
Dukungan dari DPR RI dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah dan legislatif diharapkan mampu mendorong optimalisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN menargetkan peningkatan realisasi anggaran seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor pertanahan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.(*)
