Nasional Archives - KAMBULOLO.com

Rocky Gerung Ungkap Tiga Cara Memandang Tanah: Warisan, Fungsi Sosial hingga Komoditas

admin — Mon, 07 Sep 2026 12:00:57 +0000

SLEMAN – Persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan sertifikat, hukum, dan administrasi. Tanah memiliki makna berbeda bagi masyarakat adat, negara, maupun korporasi.

Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” yang digelar di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Di hadapan lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN, Rocky menjelaskan bahwa cara pandang terhadap tanah dapat berbeda bergantung pada siapa yang melihatnya.

Bagi masyarakat adat, kata dia, tanah memiliki nilai yang berkaitan erat dengan kehidupan, identitas, dan warisan leluhur. Tanah tidak semata-mata dipandang sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, tetapi memiliki dimensi kehidupan dan nilai magis.

Sementara bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui berbagai aturan dan hukum. Negara memiliki peran dalam mengatur pengelolaan tanah agar pemanfaatannya memiliki kepastian serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adapun bagi korporasi, tanah lebih banyak dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan bisnis.

Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan memiliki dimensi yang luas dan tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang.

Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga mengajak para Taruna/i untuk membiasakan diri berpikir kritis dan filosofis.

“Saya sengaja mengambil cara berpikir filosofi untuk membongkar akarnya. Supaya ada konsep-konsep radikal,” ujarnya.

Menurutnya, proses berpikir filosofis diperlukan untuk menemukan akar persoalan sekaligus menguji berbagai konsep yang selama ini dianggap sudah mapan.

Kuliah umum ini turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta para Taruna/i Politeknik Agraria STPN.

The post Rocky Gerung Ungkap Tiga Cara Memandang Tanah: Warisan, Fungsi Sosial hingga Komoditas appeared first on KAMBULOLO.com.

7.886 Peserta Ikuti Ujian PPAT 2026, Wamen ATR/BPN Resmi Buka Pelaksanaan

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:49:10 +0000

BOGOR — Sebanyak 7.886 peserta mengikuti Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ujian tersebut resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, pada Senin (3/8/2026), bertempat di Kantor BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan ujian tahun ini digelar secara serentak di tiga lokasi. Selain BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, ujian juga berlangsung di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, serta Politeknik Agraria STPN di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta).

Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk mengikuti proses seleksi profesi PPAT. Dari total 7.886 peserta, seluruhnya mengikuti rangkaian ujian yang dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan.

Pembukaan ujian secara resmi oleh Wamen ATR/Waka BPN menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan seleksi berjalan sesuai ketentuan serta mendukung tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Melalui proses seleksi yang terukur, Kementerian ATR/BPN terus mendorong lahirnya PPAT yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.

Pelaksanaan Ujian PPAT 2026 diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam setiap proses pembuatan akta pertanahan.

The post 7.886 Peserta Ikuti Ujian PPAT 2026, Wamen ATR/BPN Resmi Buka Pelaksanaan appeared first on KAMBULOLO.com.

Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berpihak pada Masyarakat

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:43:38 +0000

KUPANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi poros utama dalam setiap pelayanan pertanahan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.

Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/8/2026).

Menurut Nusron, pelayanan publik tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang petugas. Setiap persoalan maupun proses layanan harus ditempatkan dari perspektif masyarakat sebagai pemohon.

“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan,” ujar Nusron.

Ia menekankan, kepastian waktu menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan pelayanan pertanahan. Selain itu, prosedur yang mudah dipahami dan proses penyelesaian yang cepat juga harus menjadi perhatian seluruh jajaran.

Nusron meminta pegawai Kementerian ATR/BPN, termasuk di tingkat Kanwil dan Kantor Pertanahan, untuk terus membangun pola pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” tegasnya.

Arahan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi pelayanan pertanahan bukan hanya berkaitan dengan sistem dan prosedur, tetapi juga perubahan cara berpikir aparatur dalam melayani masyarakat.

Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu menghadirkan layanan pertanahan yang semakin pasti, mudah, cepat, serta memberikan kepuasan bagi masyarakat.

The post Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berpihak pada Masyarakat appeared first on KAMBULOLO.com.

Layanan Pertanahan Ditransformasi, Menteri Nusron Dorong Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Lebih Cepat

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:35:28 +0000

KUPANG — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi layanan pertanahan agar semakin pasti, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan transformasi tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan Pengukuran Terjadwal, hingga percepatan layanan Peralihan Hak.

Menurut Nusron, keberhasilan transformasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada Kementerian ATR/BPN. Dukungan dan sinergi pemerintah daerah juga menjadi bagian penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Hal itu disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Selasa (4/8/2026).

“Saat ini kami sedang melakukan transformasi layanan. Kami membutuhkan bantuan Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota,” ujar Nusron.

Ia menyampaikan, pemerintah akan memperkuat koordinasi melalui Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak.

“Kita ingin semua layanan yang kita berikan memudahkan masyarakat,” tegasnya.

Transformasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses yang selama ini dinilai memerlukan waktu panjang, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN optimistis peningkatan kualitas layanan pertanahan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

The post Layanan Pertanahan Ditransformasi, Menteri Nusron Dorong Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Lebih Cepat appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN, KPK dan Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Benahi Tata Kelola Pertanahan

admin — Tue, 01 Sep 2026 09:04:46 +0000

CIMAHI — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Jawa Barat memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang.

Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah Wilayah Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, KPK, dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sektor pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu aspek strategis yang membutuhkan pengelolaan secara baik dan terintegrasi. Kepastian mengenai pemanfaatan tanah dan kesesuaian tata ruang tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi serta meningkatkan perekonomian daerah.

Melalui penguatan program MCSP, upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Sinergi lintas lembaga tersebut juga menjadi langkah untuk memastikan pengelolaan sumber daya pertanahan dilakukan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah.

Dengan adanya kesepakatan bersama antara ATR/BPN, KPK dan Pemda se-Jawa Barat, koordinasi dalam pencegahan korupsi serta pembenahan tata kelola pertanahan dan tata ruang diharapkan semakin kuat.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan pengelolaan tanah yang optimal merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

The post ATR/BPN, KPK dan Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Benahi Tata Kelola Pertanahan appeared first on KAMBULOLO.com.

Menteri Nusron Dorong Transformasi Layanan Pertanahan, Sinergi BPKAD dan PPAT Jadi Kunci

admin — Tue, 01 Sep 2026 08:55:06 +0000

KUDUS — Transformasi layanan pertanahan terus menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya BPKAD dan IPPAT di Provinsi Jawa Tengah, di Kudus, Jumat (7/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nusron menekankan bahwa transformasi layanan pertanahan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN secara sendiri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari berbagai elemen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dengan PPAT dan BPKAD menjadi bagian penting dalam memastikan proses pelayanan berjalan secara efektif, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Transformasi layanan pertanahan harus didukung kolaborasi dengan PPAT dan BPKAD. Tanpa dukungan kedua elemen tersebut, transformasi tidak akan berjalan baik,” ujar Nusron.

Ia menegaskan, sebagai pelayan publik, seluruh pihak harus mampu menghadirkan layanan yang memberikan kepastian, terukur, serta dapat dipantau atau tracking prosesnya.

Dengan sistem pelayanan yang semakin transparan dan terukur, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan proses layanan yang mereka gunakan tanpa harus menghadapi ketidakpastian.

“Kita sebagai pelayan publik, harus memberikan layanan yang memiliki kepastian, terukur, dan dapat di-tracking sehingga bermuara pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Dorongan terhadap transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPKAD, PPAT, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelayanan pertanahan sehingga proses administrasi dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Transformasi layanan pun bukan hanya menyangkut perubahan sistem, tetapi juga bagaimana seluruh pihak membangun budaya pelayanan publik yang mengutamakan kepastian, transparansi, kemudahan, dan kepuasan masyarakat.

The post Menteri Nusron Dorong Transformasi Layanan Pertanahan, Sinergi BPKAD dan PPAT Jadi Kunci appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Perkuat Perlindungan Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Diberi Kepastian Hukum Tanpa Paksaan Sertipikasi

admin — Sun, 02 Aug 2026 12:47:58 +0000

Sulawesi Tenggara – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan yang digelar di Kabupaten Buton Selatan pada 1 Juli 2026 dan Kabupaten Buton pada 2 Juli 2026 ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat adat mengenai proses pengadministrasian hingga pendaftaran tanah ulayat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menyampaikan materi teknis, sosialisasi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Melalui forum ini, berbagai pertanyaan, aspirasi, dan masukan disampaikan guna memastikan setiap tahapan pengadministrasian tanah ulayat tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

Dalam kesempatan tersebut, ATR/BPN menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kebebasan menentukan langkah setelah proses pengadministrasian selesai. Mereka dapat memilih berhenti pada tahap penerbitan daftar tanah ulayat atau melanjutkan proses hingga memperoleh sertipikat hak atas tanah.

Keputusan tersebut sepenuhnya menjadi hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa sertipikasi tanah ulayat bukanlah kewajiban, melainkan pilihan yang dapat ditempuh sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Melalui sosialisasi ini, ATR/BPN berharap perlindungan terhadap tanah ulayat semakin kuat, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang mampu menjaga keberlangsungan hak masyarakat adat bagi generasi mendatang.

The post ATR/BPN Perkuat Perlindungan Tanah Ulayat, Masyarakat Adat Diberi Kepastian Hukum Tanpa Paksaan Sertipikasi appeared first on KAMBULOLO.com.

Muncul Yakuza Maneges di Kediri, Pendirinya Bilang Wadah Santri Jalur Kiri

admin — Wed, 13 May 2026 04:54:13 +0000

Kediri – Nama Yakuza Maneges belakangan ramai diperbincangkan publik setelah dideklarasikan di Kota Kediri, Jawa Timur. Komunitas ini mengusung gerakan sosial dan spiritual untuk merangkul masyarakat marginal meski menggunakan nama “Yakuza” yang identik dengan mafia Jepang.

Dilansir detikJatim, Rabu (13/5/2026), Yakuza Maneges ini di bawah pimpinan Gus Thuba. Organisasi ini disebut hadir dengan semangat dakwah inklusif yang terinspirasi dari ajaran ulama kharismatik asal Kediri, Gus Miek.

Gus Thuba, tokoh muda yang dikenal dekat dengan spiritualitas dan kultur pesantren ini meresmikan komunitas Yakuza Maneges di Kediri, sebuah gerakan sosial-spiritual yang dibangun dengan landasan ideologi khas untuk merangkul masyarakat marginal.

Peresmian tersebut turut dihadiri Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang memberikan sambutan hangat atas lahirnya komunitas itu.

Gus Thuba, yang memiliki nama lengkap Thuba Topo Broto Maneges, mengaku terinspirasi kuat dari teladan Gus Miek. Ia menjadikan pendekatan Gus Miek sebagai metodologi dakwah yang diterapkan langsung di lapangan.

Hubungan Gus Thuba dengan Gus Miek bersifat spiritual dan ideologis. Gus Thuba mewarisi cara pandang bahwa orang-orang yang dianggap “nakal”, “preman”, atau “terbuang” justru menjadi ladang dakwah yang sesungguhnya. Mereka bukan untuk dihakimi, melainkan dirangkul dan diberdayakan.

Ideologi Yakuza Maneges Nama “Yakuza” memang kerap memantik kontroversi. Namun Gus Thuba menegaskan nama tersebut dipilih secara sadar dan memiliki makna tersendiri.

“Di bawah pimpinan saya, organisasi ini berdiri dengan semangat spiritual dan kemanusiaan yang kuat. Yakuza Maneges merupakan tempat bagi saudara-saudara kita yang sering kita sebut sebagai santri jalur kiri,” jelas Gus Thuba dalam sambutannya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang pernah tersesat, berada di jalan yang keliru, atau pernah terjerumus dalam kesalahan, namun memiliki niat kuat untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar.

Dalam konsep Gus Thuba, Yakuza Maneges bukan mengadopsi gaya hidup kriminal Yakuza Jepang. Komunitas ini justru mengambil semangat perlawanan terhadap sistem yang meminggirkan rakyat kecil.

Kata “Maneges” dalam bahasa Jawa berarti jernih atau bening, menggambarkan jiwa yang tampak keras di luar namun jernih di dalam. Ideologi komunitas ini berdiri di atas tiga pilar, yakni inklusivitas, spiritualitas jalanan, dan solidaritas akar rumput.(*)

Sumber : Detikcom

The post Muncul Yakuza Maneges di Kediri, Pendirinya Bilang Wadah Santri Jalur Kiri appeared first on KAMBULOLO.com.

Akurasi Data Jadi Kunci, Wamen ATR/BPN Dorong Transformasi Layanan Pertanahan

admin — Tue, 28 Apr 2026 03:45:44 +0000

Kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menjadi momentum penting dalam mendorong perbaikan sistem pertanahan nasional. Dalam kunjungannya pada Rabu (01/04/2026), Wamen Ossy menegaskan bahwa akurasi data pertanahan merupakan fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.

Ia menyoroti bahwa banyak konflik dan sengketa tanah yang terjadi selama ini berakar dari data yang tidak valid atau tidak terbarui. Oleh karena itu, pembenahan data pertanahan menjadi prioritas utama pemerintah. “Data yang akurat bukan hanya membantu penyelesaian masalah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara signifikan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN terus melakukan percepatan pemetaan tanah. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah keberhasilan pemetaan melalui foto tegak seluas kurang lebih 35.000 hektare di Kabupaten Humbang Hasundutan. Capaian ini menjadi salah satu yang terbesar di wilayah Sumatera Utara dan menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membangun basis data pertanahan yang kuat.

Menurut Wamen Ossy, data pertanahan yang “proven, reliable, dan relevan” akan menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pertanahan yang modern dan terpercaya. Dengan dukungan teknologi serta sinergi antarinstansi, pemerintah optimistis dapat mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain meninjau progres pemetaan, Wamen Ossy juga menyerahkan Sertipikat Elektronik kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.(*)

The post Akurasi Data Jadi Kunci, Wamen ATR/BPN Dorong Transformasi Layanan Pertanahan appeared first on KAMBULOLO.com.

Kolaborasi Strategis ATR/BPN dan UIN Datokarama Palu Percepat Legalisasi Tanah Wakaf

admin — Mon, 27 Apr 2026 18:11:43 +0000

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf di Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, pada Rabu (01/04/2026).

Kerja sama ini berfokus pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di bidang pertanahan, khususnya dalam percepatan legalisasi tanah wakaf. Program ini menjadi langkah inovatif yang mengintegrasikan peran pemerintah dengan dunia akademik untuk menjawab tantangan masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum.

Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa akan diterjunkan langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan pendataan tanah wakaf, membantu penyusunan dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf, hingga mendampingi proses sertipikasi. Kehadiran mahasiswa diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf.

Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal percepatan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Ia menilai, tanah wakaf yang telah tersertipikasi akan memberikan perlindungan hukum yang kuat serta mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Sementara itu, pihak UIN Datokarama Palu menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aset keagamaan.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan jumlah tanah wakaf yang tersertipikasi dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, program ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.(*)

The post Kolaborasi Strategis ATR/BPN dan UIN Datokarama Palu Percepat Legalisasi Tanah Wakaf appeared first on KAMBULOLO.com.