Nasional Archives - KAMBULOLO.com

Di Bawah Kepemimpinan Dedi Rahmat Sukarya, Kantor Pertanahan Kota Langsa Ukir Prestasi IKPA

admin — Thu, 24 Sep 2026 03:31:03 +0000

Kinerja Kantor Pertanahan Kota Langsa kembali mendapat apresiasi setelah berhasil meraih predikat sebagai salah satu dari 30 Satker dengan Nilai IKPA Tertinggi.

Pencapaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan anggaran yang dikelola secara baik sekaligus mencerminkan komitmen jajaran Kantor Pertanahan Kota Langsa terhadap akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Ir. Dedi Rahmat Sukarya, S.ST., M.H., bersama seluruh jajaran pegawai dinilai memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi kinerja dan pengelolaan anggaran.

Keluarga besar Kantor Pertanahan Kota Langsa menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas prestasi yang diraih. Capaian ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan pertanahan yang prima bagi masyarakat Kota Langsa.

Prestasi tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan standar kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pada masa mendatang.

The post Di Bawah Kepemimpinan Dedi Rahmat Sukarya, Kantor Pertanahan Kota Langsa Ukir Prestasi IKPA appeared first on KAMBULOLO.com.

Rocky Gerung Ungkap Tiga Cara Memandang Tanah: Warisan, Fungsi Sosial hingga Komoditas

admin — Mon, 07 Sep 2026 12:00:57 +0000

SLEMAN – Persoalan tanah tidak hanya berkaitan dengan sertifikat, hukum, dan administrasi. Tanah memiliki makna berbeda bagi masyarakat adat, negara, maupun korporasi.

Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” yang digelar di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Di hadapan lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN, Rocky menjelaskan bahwa cara pandang terhadap tanah dapat berbeda bergantung pada siapa yang melihatnya.

Bagi masyarakat adat, kata dia, tanah memiliki nilai yang berkaitan erat dengan kehidupan, identitas, dan warisan leluhur. Tanah tidak semata-mata dipandang sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, tetapi memiliki dimensi kehidupan dan nilai magis.

Sementara bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui berbagai aturan dan hukum. Negara memiliki peran dalam mengatur pengelolaan tanah agar pemanfaatannya memiliki kepastian serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adapun bagi korporasi, tanah lebih banyak dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan bisnis.

Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan memiliki dimensi yang luas dan tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang.

Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga mengajak para Taruna/i untuk membiasakan diri berpikir kritis dan filosofis.

“Saya sengaja mengambil cara berpikir filosofi untuk membongkar akarnya. Supaya ada konsep-konsep radikal,” ujarnya.

Menurutnya, proses berpikir filosofis diperlukan untuk menemukan akar persoalan sekaligus menguji berbagai konsep yang selama ini dianggap sudah mapan.

Kuliah umum ini turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta para Taruna/i Politeknik Agraria STPN.

The post Rocky Gerung Ungkap Tiga Cara Memandang Tanah: Warisan, Fungsi Sosial hingga Komoditas appeared first on KAMBULOLO.com.

Tim Tenis ATR/BPN Ukir Prestasi, Raih Juara II Beregu ASN/BUMN/BUMD Piala Gubernur DKI Jakarta 2026

admin — Wed, 02 Sep 2026 02:05:02 +0000

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menorehkan prestasi membanggakan dalam Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026. Tim tenis Kementerian ATR/BPN berhasil meraih Juara II Beregu ASN/BUMN/BUMD setelah tampil hingga partai final.

Pada pertandingan final yang digelar di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (2/8/2026), Tim Tenis Kementerian ATR/BPN berhadapan dengan tim dari Kementerian Pertahanan.

Capaian tersebut menjadi prestasi istimewa bagi Kementerian ATR/BPN karena merupakan hasil terbaik yang sebelumnya belum pernah diraih dalam ajang tersebut.

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, yang turut turun langsung memperkuat tim, mengapresiasi perjuangan seluruh anggota tim.

“Alhamdulillah Tim ATR/BPN bisa meraih posisi runner-up. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan belum pernah kita capai sebelumnya,” ujar Dwi.

Menurutnya, prestasi tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk semakin serius dalam melakukan pembinaan atlet di lingkungan kementerian.

“Mudah-mudahan dengan prestasi ini kementerian akan semakin serius dalam melakukan pembinaan atlet,” lanjutnya.

Keberhasilan melaju hingga partai final sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dapat menjadi sarana untuk membangun semangat, kekompakan, dan sportivitas di lingkungan aparatur negara.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi Tim Tenis Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih hasil yang lebih tinggi pada kompetisi berikutnya.

The post Tim Tenis ATR/BPN Ukir Prestasi, Raih Juara II Beregu ASN/BUMN/BUMD Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 appeared first on KAMBULOLO.com.

400 Kantor Pertanahan Terapkan Pengukuran Terjadwal, Waktu Tunggu Maksimal 7 Hari

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:55:42 +0000

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas penerapan Pengukuran Terjadwal di Kantor Pertanahan (Kantah) seluruh Indonesia. Hingga 3 Agustus 2026, tercatat sekitar 400 Kantor Pertanahan telah menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan Pengukuran Terjadwal merupakan bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang bertujuan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.

Menurut Nusron, masyarakat yang mengajukan permohonan pengukuran tanah kini tidak lagi harus menghadapi waktu tunggu yang tidak pasti. Melalui sistem Pengukuran Terjadwal, proses pengukuran memiliki batas waktu yang lebih jelas.

“Sekarang sudah ada sekitar 400 kantor yang menggunakan Pengukuran Terjadwal. Kalau ada masyarakat datang ke kantor BPN mengajukan permohonan pengukuran tanah, sekarang sudah ada kepastian. Masa tunggunya paling lama tujuh hari,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Penerapan kebijakan ini menjadi salah satu langkah Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan layanan pertanahan yang lebih pasti, cepat, dan transparan.

Dengan semakin banyaknya Kantor Pertanahan yang menerapkan Pengukuran Terjadwal, masyarakat di berbagai daerah diharapkan memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih baik, khususnya dalam proses pengukuran bidang tanah.

Kementerian ATR/BPN pun terus mendorong perluasan penerapan kebijakan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semakin banyak masyarakat di seluruh Indonesia.

The post 400 Kantor Pertanahan Terapkan Pengukuran Terjadwal, Waktu Tunggu Maksimal 7 Hari appeared first on KAMBULOLO.com.

7.886 Peserta Ikuti Ujian PPAT 2026, Wamen ATR/BPN Resmi Buka Pelaksanaan

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:49:10 +0000

BOGOR — Sebanyak 7.886 peserta mengikuti Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ujian tersebut resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, pada Senin (3/8/2026), bertempat di Kantor BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan ujian tahun ini digelar secara serentak di tiga lokasi. Selain BPSDM Kementerian ATR/BPN di Cikeas, ujian juga berlangsung di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, serta Politeknik Agraria STPN di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta).

Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk mengikuti proses seleksi profesi PPAT. Dari total 7.886 peserta, seluruhnya mengikuti rangkaian ujian yang dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan.

Pembukaan ujian secara resmi oleh Wamen ATR/Waka BPN menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan seleksi berjalan sesuai ketentuan serta mendukung tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan.

Melalui proses seleksi yang terukur, Kementerian ATR/BPN terus mendorong lahirnya PPAT yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang pertanahan.

Pelaksanaan Ujian PPAT 2026 diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam setiap proses pembuatan akta pertanahan.

The post 7.886 Peserta Ikuti Ujian PPAT 2026, Wamen ATR/BPN Resmi Buka Pelaksanaan appeared first on KAMBULOLO.com.

Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berpihak pada Masyarakat

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:43:38 +0000

KUPANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi poros utama dalam setiap pelayanan pertanahan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.

Pesan tersebut disampaikan Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/8/2026).

Menurut Nusron, pelayanan publik tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang petugas. Setiap persoalan maupun proses layanan harus ditempatkan dari perspektif masyarakat sebagai pemohon.

“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan,” ujar Nusron.

Ia menekankan, kepastian waktu menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan pelayanan pertanahan. Selain itu, prosedur yang mudah dipahami dan proses penyelesaian yang cepat juga harus menjadi perhatian seluruh jajaran.

Nusron meminta pegawai Kementerian ATR/BPN, termasuk di tingkat Kanwil dan Kantor Pertanahan, untuk terus membangun pola pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” tegasnya.

Arahan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi pelayanan pertanahan bukan hanya berkaitan dengan sistem dan prosedur, tetapi juga perubahan cara berpikir aparatur dalam melayani masyarakat.

Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu menghadirkan layanan pertanahan yang semakin pasti, mudah, cepat, serta memberikan kepuasan bagi masyarakat.

The post Menteri Nusron Tegaskan Pelayanan Pertanahan Harus Berpihak pada Masyarakat appeared first on KAMBULOLO.com.

Layanan Pertanahan Ditransformasi, Menteri Nusron Dorong Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Lebih Cepat

admin — Wed, 02 Sep 2026 01:35:28 +0000

KUPANG — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi layanan pertanahan agar semakin pasti, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan transformasi tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan Pengukuran Terjadwal, hingga percepatan layanan Peralihan Hak.

Menurut Nusron, keberhasilan transformasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada Kementerian ATR/BPN. Dukungan dan sinergi pemerintah daerah juga menjadi bagian penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Hal itu disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Selasa (4/8/2026).

“Saat ini kami sedang melakukan transformasi layanan. Kami membutuhkan bantuan Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota,” ujar Nusron.

Ia menyampaikan, pemerintah akan memperkuat koordinasi melalui Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak.

“Kita ingin semua layanan yang kita berikan memudahkan masyarakat,” tegasnya.

Transformasi tersebut diharapkan mampu memangkas proses yang selama ini dinilai memerlukan waktu panjang, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pertanahan.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN optimistis peningkatan kualitas layanan pertanahan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

The post Layanan Pertanahan Ditransformasi, Menteri Nusron Dorong Pengukuran Terjadwal dan Peralihan Hak Lebih Cepat appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN, KPK dan Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Benahi Tata Kelola Pertanahan

admin — Tue, 01 Sep 2026 09:04:46 +0000

CIMAHI — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Jawa Barat memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang.

Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah Wilayah Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, KPK, dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sektor pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu aspek strategis yang membutuhkan pengelolaan secara baik dan terintegrasi. Kepastian mengenai pemanfaatan tanah dan kesesuaian tata ruang tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi serta meningkatkan perekonomian daerah.

Melalui penguatan program MCSP, upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Sinergi lintas lembaga tersebut juga menjadi langkah untuk memastikan pengelolaan sumber daya pertanahan dilakukan sesuai ketentuan, memiliki kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah.

Dengan adanya kesepakatan bersama antara ATR/BPN, KPK dan Pemda se-Jawa Barat, koordinasi dalam pencegahan korupsi serta pembenahan tata kelola pertanahan dan tata ruang diharapkan semakin kuat.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan pengelolaan tanah yang optimal merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

The post ATR/BPN, KPK dan Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Cegah Korupsi dan Benahi Tata Kelola Pertanahan appeared first on KAMBULOLO.com.

Kementerian ATR/BPN Raih Popular Government Institutions Award 2026, Bukti Komunikasi Publik Semakin Kuat

admin — Tue, 01 Sep 2026 09:00:06 +0000

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menorehkan prestasi di bidang komunikasi publik. Kementerian ATR/BPN meraih Popular Government Institutions Award 2026 yang diberikan oleh The Iconomics Media.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara 7th Indonesia Public Relations Summit 2026 yang digelar di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Popular Government Institutions Award merupakan penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil survei terhadap persepsi publik mengenai reputasi institusi pemerintah. Raihan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap upaya Kementerian ATR/BPN dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut memiliki arti penting bagi jajaran kementerian, khususnya dalam menjalankan fungsi kehumasan.

“Popular Government Institutions Award ini adalah simbol pengakuan dari publik bahwa kehumasan kita sudah berada pada taraf yang baik,” ujar Deni Santo usai menerima penghargaan.

Menurutnya, kehumasan memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi publik yang baik dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memahami program serta kebijakan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN.

“Karena dengan kehumasan, kita bisa menyebarkan informasi, menyebarkan kebijakan, dan bisa berkomunikasi dengan masyarakat,” lanjutnya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap informasi yang cepat, terbuka, dan mudah dipahami, peran kehumasan menjadi semakin penting dalam membangun kepercayaan publik.

Dengan penghargaan tersebut, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat serta menghadirkan informasi pertanahan dan tata ruang yang semakin mudah diakses.

The post Kementerian ATR/BPN Raih Popular Government Institutions Award 2026, Bukti Komunikasi Publik Semakin Kuat appeared first on KAMBULOLO.com.

Menteri Nusron Dorong Transformasi Layanan Pertanahan, Sinergi BPKAD dan PPAT Jadi Kunci

admin — Tue, 01 Sep 2026 08:55:06 +0000

KUDUS — Transformasi layanan pertanahan terus menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya BPKAD dan IPPAT di Provinsi Jawa Tengah, di Kudus, Jumat (7/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Nusron menekankan bahwa transformasi layanan pertanahan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN secara sendiri. Dibutuhkan sinergi dan dukungan dari berbagai elemen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi dengan PPAT dan BPKAD menjadi bagian penting dalam memastikan proses pelayanan berjalan secara efektif, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Transformasi layanan pertanahan harus didukung kolaborasi dengan PPAT dan BPKAD. Tanpa dukungan kedua elemen tersebut, transformasi tidak akan berjalan baik,” ujar Nusron.

Ia menegaskan, sebagai pelayan publik, seluruh pihak harus mampu menghadirkan layanan yang memberikan kepastian, terukur, serta dapat dipantau atau tracking prosesnya.

Dengan sistem pelayanan yang semakin transparan dan terukur, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan proses layanan yang mereka gunakan tanpa harus menghadapi ketidakpastian.

“Kita sebagai pelayan publik, harus memberikan layanan yang memiliki kepastian, terukur, dan dapat di-tracking sehingga bermuara pada kepuasan masyarakat,” katanya.

Dorongan terhadap transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPKAD, PPAT, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat ekosistem pelayanan pertanahan sehingga proses administrasi dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Transformasi layanan pun bukan hanya menyangkut perubahan sistem, tetapi juga bagaimana seluruh pihak membangun budaya pelayanan publik yang mengutamakan kepastian, transparansi, kemudahan, dan kepuasan masyarakat.

The post Menteri Nusron Dorong Transformasi Layanan Pertanahan, Sinergi BPKAD dan PPAT Jadi Kunci appeared first on KAMBULOLO.com.