Jakarta Archives - KAMBULOLO.com

ATR/BPN dan Al Jam’iyatul Washliyah Perkuat Sinergi, Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Aset Keagamaan

admin — Sun, 02 Aug 2026 11:10:50 +0000

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum bagi aset-aset keagamaan di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Al Jam’iyatul Washliyah terkait percepatan pendaftaran tanah wakaf, tanah aset organisasi, serta asistensi pencegahan dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Masyhuril Khamis, dalam rangkaian Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (8/7/2026).

Melalui kerja sama tersebut, kedua belah pihak akan mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf dan aset organisasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ATR/BPN juga akan memberikan pendampingan dalam mencegah maupun menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Kolaborasi ini juga memperkuat koordinasi antara jajaran ATR/BPN di pusat hingga daerah dengan pengurus Al Jam’iyatul Washliyah agar proses legalisasi aset berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa masih banyak aset keagamaan yang belum memiliki sertipikat sehingga rentan terhadap konflik maupun klaim pihak lain. Dengan adanya kerja sama ini, proses legalisasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga seluruh aset memperoleh perlindungan hukum yang kuat.

Keberadaan sertipikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang pengelolaan aset secara lebih profesional untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan dakwah yang menjadi bagian penting dari pengabdian Al Jam’iyatul Washliyah kepada masyarakat.

The post ATR/BPN dan Al Jam’iyatul Washliyah Perkuat Sinergi, Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Aset Keagamaan appeared first on KAMBULOLO.com.

Kementerian ATR/BPN Prioritaskan Tiga Program Utama dalam Usulan Anggaran 2027

admin — Wed, 01 Jul 2026 07:17:18 +0000

Jakarta – Kementerian ATR/BPN menetapkan tiga program prioritas dalam usulan pagu anggaran Tahun 2027 senilai Rp10,608 triliun yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI.

Sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, Rp2,56 triliun atau 24,2 persen untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta Rp724 miliar atau 6,8 persen bagi penyelenggaraan penataan ruang. Pembagian anggaran tersebut menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas layanan pertanahan, serta mewujudkan penataan ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan.(*)

The post Kementerian ATR/BPN Prioritaskan Tiga Program Utama dalam Usulan Anggaran 2027 appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Percepat Tata Ruang Papua Selatan, Dukung Terwujudnya Kawasan Swasembada Nasional

admin — Wed, 01 Jul 2026 07:03:58 +0000

Jakarta – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melaporkan progres dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Rabu (10/06/2026).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan penataan ruang yang menjadi fondasi utama pembangunan kawasan strategis nasional. Hingga saat ini, RTRW Provinsi Papua Selatan telah ditetapkan, empat RDTR telah disahkan, dan tiga di antaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) guna mempermudah proses perizinan investasi.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan pangan, pelabuhan pendukung, dan perkebunan sawit. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum dan tata ruang yang terintegrasi demi mempercepat pembangunan Papua Selatan.(*)

The post ATR/BPN Percepat Tata Ruang Papua Selatan, Dukung Terwujudnya Kawasan Swasembada Nasional appeared first on KAMBULOLO.com.

Kementerian ATR/BPN Serahkan 1.032 Sertipikat untuk Aset Keagamaan di ICOP 2026

admin — Tue, 30 Jun 2026 16:30:27 +0000

Jakarta – Kementerian ATR/BPN terus memperkuat perlindungan aset keagamaan melalui program sertipikasi tanah wakaf. Dalam International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan 1.032 sertipikat kepada penerima.

Sertipikat yang diserahkan terdiri dari 1.029 sertipikat tanah wakaf dan tiga Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan. Penyerahan tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah wakaf yang telah bersertipikat akan memperoleh perlindungan hukum dari negara sehingga lebih terjamin keberadaannya. Ia pun mengimbau seluruh pengelola tanah wakaf di Indonesia agar segera mengurus sertipikasi demi menghindari potensi konflik maupun sengketa di kemudian hari.(*)

The post Kementerian ATR/BPN Serahkan 1.032 Sertipikat untuk Aset Keagamaan di ICOP 2026 appeared first on KAMBULOLO.com.

Tutup Latsarmil Komcad 2026, Wamen ATR/BPN: ASN Harus Disiplin dan Berintegritas Layani Masyarakat

admin — Tue, 30 Jun 2026 16:02:22 +0000

Jakarta – Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kedisiplinan dan integritas merupakan fondasi utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Upacara Penutupan Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) ASN Kementerian/Lembaga Gelombang I Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Ossy Dermawan, pelatihan dasar militer bukan sekadar membentuk ketahanan fisik, tetapi juga menempa karakter, mental, serta jiwa pengabdian para ASN sebagai pelayan publik. Nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas yang diperoleh selama pelatihan diharapkan mampu diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ia menilai ASN yang memiliki karakter kuat akan lebih siap menghadapi tantangan birokrasi sekaligus memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui Latsarmil Komcad, pemerintah berharap lahir ASN yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya, tetapi juga memiliki semangat pengabdian tinggi demi mendukung pembangunan nasional.(*)

The post Tutup Latsarmil Komcad 2026, Wamen ATR/BPN: ASN Harus Disiplin dan Berintegritas Layani Masyarakat appeared first on KAMBULOLO.com.

Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Aset Pesantren, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Wakaf di Sukabumi

admin — Tue, 30 Jun 2026 15:40:48 +0000

Sukabumi – Komitmen pemerintah dalam melindungi aset lembaga pendidikan keagamaan kembali ditegaskan melalui penyerahan sertipikat tanah wakaf oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada Pondok Pesantren Darussyifa Al-Fithroh YASPIDA di Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/6/2026).

Penyerahan sertipikat dilakukan bertepatan dengan peringatan Milad ke-26 pesantren tersebut. Nusron menyampaikan bahwa legalitas aset wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.

Selain menyerahkan sertipikat, Nusron juga memberikan motivasi kepada para santri agar terus meningkatkan kapasitas diri. Ia menilai pesantren merupakan pilar penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, religius, serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di berbagai sektor.(*)

The post Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Aset Pesantren, Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Wakaf di Sukabumi appeared first on KAMBULOLO.com.

Kolaborasi Strategis ATR/BPN dan UIN Datokarama Palu Percepat Legalisasi Tanah Wakaf

admin — Mon, 27 Apr 2026 18:11:43 +0000

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf di Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, pada Rabu (01/04/2026).

Kerja sama ini berfokus pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di bidang pertanahan, khususnya dalam percepatan legalisasi tanah wakaf. Program ini menjadi langkah inovatif yang mengintegrasikan peran pemerintah dengan dunia akademik untuk menjawab tantangan masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum.

Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa akan diterjunkan langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan pendataan tanah wakaf, membantu penyusunan dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf, hingga mendampingi proses sertipikasi. Kehadiran mahasiswa diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf.

Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal percepatan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Ia menilai, tanah wakaf yang telah tersertipikasi akan memberikan perlindungan hukum yang kuat serta mencegah potensi konflik di kemudian hari.

Sementara itu, pihak UIN Datokarama Palu menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aset keagamaan.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan jumlah tanah wakaf yang tersertipikasi dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, program ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.(*)

The post Kolaborasi Strategis ATR/BPN dan UIN Datokarama Palu Percepat Legalisasi Tanah Wakaf appeared first on KAMBULOLO.com.

Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja ATR/BPN Triwulan I 2026, Realisasi Anggaran Capai 20,10%

admin — Mon, 27 Apr 2026 13:20:23 +0000

Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran kementeriannya hingga Triwulan I Tahun 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (31/03/2026).

Dalam paparannya, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga akhir Maret 2026 telah mencapai angka 20,10%. Capaian ini dinilai cukup positif sebagai langkah awal dalam mengakselerasi program kerja sepanjang tahun anggaran berjalan.

Ia menjelaskan bahwa berbagai program prioritas, termasuk Program Strategis Nasional (PSN), terus berjalan sesuai rencana. Progres tersebut mencakup percepatan sertipikasi tanah, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga upaya penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kami dalam memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Nusron Wahid di hadapan anggota dewan.

Dukungan dari DPR RI dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Sinergi antara pemerintah dan legislatif diharapkan mampu mendorong optimalisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN menargetkan peningkatan realisasi anggaran seiring dengan percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor pertanahan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.(*)

The post Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja ATR/BPN Triwulan I 2026, Realisasi Anggaran Capai 20,10% appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Gandeng Lintas Sektor, Pastikan Akurasi Data Lahan Sawah Dilindungi

admin — Mon, 27 Apr 2026 11:47:36 +0000

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian semakin diperkuat melalui langkah konkret yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Salah satu fokus utama adalah memastikan keakuratan data dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) melalui kolaborasi lintas sektor.

Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa proses penyusunan LSD tidak hanya mengandalkan satu sumber data, melainkan melalui serangkaian tahapan verifikasi yang komprehensif. Dimulai dari pemanfaatan citra satelit untuk memetakan Lahan Baku Sawah (LBS), hingga sinkronisasi data dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

“Validitas data menjadi kunci utama dalam penetapan LSD. Oleh karena itu, kami melakukan integrasi berbagai peta untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan,” ujar Ossy dalam Rakortas yang berlangsung di Jakarta.

Langkah integrasi ini dinilai sangat penting mengingat selama ini sering terjadi perbedaan data antarinstansi yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Dengan adanya satu peta terpadu, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan minim konflik.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Daerah diharapkan aktif memberikan data serta melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi riil sesuai dengan data yang diolah secara digital.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, pemerintah menargetkan penyusunan peta LSD di 17 provinsi tambahan dapat selesai tepat waktu pada pertengahan Juni 2026. Keberhasilan program ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap lahan sawah produktif yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.(*)

The post ATR/BPN Gandeng Lintas Sektor, Pastikan Akurasi Data Lahan Sawah Dilindungi appeared first on KAMBULOLO.com.

Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah, ATR/BPN Buka Ruang Masukan untuk RUU Administrasi Pertanahan

admin — Fri, 27 Mar 2026 02:12:01 +0000

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan strategis nasional. Salah satunya melalui pembukaan ruang kolaborasi bersama kalangan akademisi dan profesional dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, saat menjadi narasumber dalam Dialog Strategis yang diselenggarakan oleh KAPTI-AGRARIA di Fairmont Jakarta, Jumat (06/03/2026).

Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa KAPTI-AGRARIA memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pemikiran, terutama melalui sumber daya akademik yang dimiliki, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

“KAPTI punya resources yang luar biasa. Kami berharap masukan terkait RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan kemudian disampaikan kepada kami sebagai bahan penyempurnaan,” ujarnya.

Mengangkat tema “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria”, forum ini menjadi wadah strategis dalam menghimpun ide-ide konstruktif dari para alumni dan praktisi pertanahan. Dwi Budi Martono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan menilai, kolaborasi ini sangat penting untuk memperkaya substansi regulasi yang tengah disusun.

Ia menambahkan, kehadiran berbagai perspektif dari kalangan profesional diharapkan mampu menjawab tantangan kompleks di sektor pertanahan, mulai dari aspek hukum hingga implementasi kebijakan di lapangan.

Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ATR/BPN, Andi Tenrisau, menyoroti pentingnya pembaruan sistem administrasi pertanahan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurutnya, kebijakan ke depan harus berfokus pada transparansi penguasaan tanah, kejelasan regulasi berbasis undang-undang, serta modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi.

“Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar RUU Administrasi Pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama,” ungkapnya.

Dialog Strategis ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dimoderatori oleh Didik Purnomo. Para peserta yang berasal dari berbagai unsur profesional di lingkungan ATR/BPN secara aktif menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait kondisi pertanahan saat ini.

Beragam isu penting pun mencuat, mulai dari perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, sistem peradilan pertanahan, pembenahan sistem pendaftaran tanah, hingga optimalisasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal PHPT, Asnaedi, serta Ketua Umum KAPTI-AGRARIA, Sri Pranoto, yang menyampaikan laporan kegiatan. Turut hadir pula sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Lampri dan Andi Tenri Abeng.

Momentum dialog ini semakin hangat dengan nuansa silaturahmi Ramadan 1447 Hijriah, memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas profesional dalam membangun tata kelola agraria yang lebih baik.(*)

The post Kolaborasi Akademisi dan Pemerintah, ATR/BPN Buka Ruang Masukan untuk RUU Administrasi Pertanahan appeared first on KAMBULOLO.com.