Jakarta – Transformasi digital di sektor pertanahan terus menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan proses tersebut berjalan optimal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjalin koordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia guna memperkuat tata kelola arsip pertanahan.
Koordinasi tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dengan Kepala ANRI, Mego Pinandito, di Jakarta pada Rabu (25/02/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip pertanahan yang menjadi fondasi utama dalam layanan pertanahan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN menekankan bahwa arsip pertanahan memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, sistematis, serta mengikuti perkembangan teknologi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini ATR/BPN tengah melakukan berbagai langkah transformasi digital, salah satunya melalui penerapan sertipikat elektronik. Dalam proses tersebut, kualitas dan ketersediaan arsip yang akurat menjadi faktor penting agar sistem digital dapat berjalan secara optimal.
“Jika arsip tidak tertata dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan kendala di kemudian hari, terutama ketika terjadi sengketa atau kebutuhan penelusuran data. Karena itu, pembenahan sistem kearsipan menjadi hal yang sangat mendesak,” ujarnya.
Selain sistem, Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Menurutnya, aparatur yang memiliki kompetensi kearsipan akan mampu memastikan dokumen pertanahan tersimpan dengan aman, tertib, dan mudah diakses dalam sistem digital.
Menanggapi hal tersebut, Kepala ANRI menyatakan bahwa lembaganya siap memberikan dukungan penuh bagi ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola arsip pertanahan. Dukungan tersebut akan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan teknis, hingga penyusunan standar pengelolaan arsip yang lebih modern dan terintegrasi.
ANRI juga mengusulkan langkah strategis berupa integrasi kurikulum kearsipan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Dengan adanya kurikulum tersebut, para calon aparatur pertanahan diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari pelayanan publik.
Sinergi antara ATR/BPN dan ANRI ini diharapkan dapat memperkuat sistem administrasi pertanahan nasional, sekaligus memastikan seluruh dokumen pertanahan tersimpan dengan aman dan terkelola secara profesional.
Melalui penguatan tata kelola arsip yang modern dan akuntabel, pemerintah optimistis pelayanan pertanahan kepada masyarakat akan semakin cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah di seluruh Indonesia.(*)
