Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tata ruang merupakan kunci utama dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan nasional berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam kegiatan Town Hall Meeting yang digelar di Jakarta, Senin (09/02/2026).
Dalam arahannya, Suyus menekankan bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ia menyebutkan, berbagai program strategis nasional seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, hingga pembangunan perumahan rakyat sangat bergantung pada perencanaan ruang yang matang dan terintegrasi.
Menurutnya, tanpa tata ruang yang kuat dan konsisten, pembangunan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan, konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ATR/BPN berkomitmen memperkuat sinkronisasi rencana tata ruang pusat dan daerah agar selaras dengan visi besar pembangunan nasional.
“Ketika tata ruang ditegakkan, maka investasi akan lebih terarah, perlindungan lahan pertanian dapat terjaga, kawasan industri berkembang sesuai peruntukan, dan kebutuhan hunian masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar tata ruang benar-benar menjadi panglima pembangunan. Sinergi tersebut mencakup harmonisasi kebijakan, percepatan penyusunan dan revisi rencana tata ruang, serta penguatan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan.
Melalui langkah ini, ATR/BPN berharap pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat luas.(*)
