Tangerang Selatan – Dalam acara Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025 yang digelar di Tangerang Selatan pada Kamis (24/04/2025), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengingatkan pentingnya pengadaan tanah yang tidak hanya menyelesaikan masalah lahan, tetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
“Pembangunan memang penting, tetapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Setiap proses pengadaan tanah harus menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi mereka,” tegas Ossy.
Ossy juga menekankan bahwa kompensasi yang diberikan dalam proses ganti rugi harus lebih dari sekadar uang. Pemerintah akan mengintegrasikan kompensasi dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum, untuk memastikan bahwa mereka yang terdampak memiliki kesempatan untuk bangkit lebih baik.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari, juga menjelaskan pedoman baru yang diterapkan dalam proses pengadaan tanah, yang berbasis pada empat pilar utama: penguasaan, penggunaan, pengembangan, dan nilai tanah.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem pertanahan nasional yang berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan pengadaan tanah dilakukan dengan adil, manusiawi, serta sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo.(*)
