Jakarta — Menghadapi ancaman banjir yang hampir setiap tahun menghantui kawasan perkotaan besar, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan melalui sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Rabu (29/10/2025), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan bahwa tata ruang adalah kunci utama dalam mengendalikan siklus bencana yang berulang.
Nusron menyebutkan bahwa keberadaan bangunan di sempadan sungai, situ, dan waduk menjadi salah satu pemicu utama terganggunya aliran air saat musim hujan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah di Jabodetabek-Punjur dan kawasan strategis lainnya untuk segera melakukan inventarisasi serta penertiban.
“Kita ingin penanganan banjir dilakukan sebelum darurat. Bangunan-bangunan yang mengganggu ekosistem air harus dibenahi sekarang. Kita tidak mau setiap musim hujan masyarakat menjadi korban hanya karena kita tidak disiplin pada tata ruang,” ujar Nusron.
Selain penertiban, pemerintah juga tengah menyiapkan integrasi kebijakan tata ruang dengan program infrastruktur pengendali banjir, seperti pembangunan kolam retensi, peningkatan kapasitas drainase, dan normalisasi sungai. Kolaborasi antara ATR/BPN dan Kementerian PU diharapkan mampu memastikan setiap proyek berjalan sesuai koridor ruang yang telah ditetapkan.
Wamen PU, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan seluruh aset infrastruktur air, termasuk mempercepat revitalisasi situ dan embung. Ia juga menyatakan bahwa skema pendanaan bersama lintas kementerian akan dibahas lebih lanjut agar eksekusi di lapangan tidak terhambat.
Tidak hanya itu, rapat ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi publik tentang bahaya mendirikan bangunan di kawasan lindung air. Pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap fungsi ruang dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi, pemerintah berharap musim hujan awal 2026 dapat dilalui tanpa insiden besar. Penataan ruang kini tidak hanya menjadi urusan administrasi, tetapi instrumen penting dalam menjaga keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.(*)
