Jakarta – Dalam upaya mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan hal ini dalam Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur 2024 yang digelar secara daring dan luring, Senin (18/11/2024).
“Reforma Agraria menjadi elemen penting untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan kemandirian bangsa sebagaimana tercantum dalam Asta Cita. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Yulia. Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada penguatan kelembagaan GTRA, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Perkuat Sinergi untuk Atasi Ego Sektoral
Yulia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. “Koordinasi lintas sektor dapat mengatasi ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan utama,” tegasnya, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit Wakatobi 2022. Ia mengimbau agar semua pihak menjadikan program Reforma Agraria sebagai prioritas nasional.
Arahan Pj. Gubernur Jatim dan Ketua Harian GTRA
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang juga menjabat Ketua GTRA Provinsi Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Presiden. “Reforma Agraria menyentuh langsung masyarakat. Ini adalah kesempatan kita untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan yang berdampak langsung,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Lampri, menyampaikan harapannya agar Rakor GTRA kali ini mampu mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dukung Asta Cita, Wujudkan Keadilan Agraria
Melalui Rakor ini, seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan misi Asta Cita 2024/2029. Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita harus bersama-sama memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” pungkas Yulia.(*)
