LENGKONG – Pulau Sumatera kembali menjadi sorotan nasional dengan rencana pembentukan tiga provinsi baru di Sumatera Utara. Masyarakat di berbagai daerah telah lama menantikan kabar ini, dan usulan nama-nama provinsi pun telah diajukan oleh komunitas setempat. Kini, mereka hanya tinggal menunggu satu langkah lagi—pencabutan moratorium daerah otonomi baru oleh pemerintah.
Kehadiran tiga provinsi baru ini tidak hanya akan memperluas peta administratif Sumatera, tetapi juga membawa harapan akan percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, serta peningkatan layanan publik di daerah-daerah yang selama ini merasa tertinggal. Dengan pembentukan provinsi baru, 16 kabupaten/kota akan bergabung, masing-masing dengan potensi dan tantangan tersendiri.
Namun, di balik euforia ini, muncul berbagai pertanyaan: Mampukah provinsi-provinsi baru ini membawa perubahan yang dijanjikan? Apakah pembagian wilayah ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan, atau justru menambah birokrasi?
Berikut adalah profil singkat ketiga calon provinsi beserta wilayah yang akan bergabung:
1. Provinsi Tapanuli
Provinsi ini akan menjadi rumah bagi 6 kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, dan Kota Sibolga. Daerah ini kaya akan potensi wisata alam seperti Danau Toba dan budaya Batak yang kental, menjadikannya salah satu pusat pariwisata di Sumatera.
2. Provinsi Sumatera Tenggara
Mencakup 5 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit dan kopi, serta kekayaan tambang yang belum banyak tereksplorasi.
3. Provinsi Kepulauan Nias
Provinsi ini akan mencakup seluruh kepulauan Nias: Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunungsitoli. Terkenal dengan keindahan pantai dan tradisi lompat batu, Nias memiliki tantangan besar dalam infrastruktur, namun memiliki potensi pariwisata bahari yang luar biasa.
Dengan rencana pembentukan ini, masyarakat Sumatera Utara dan seluruh Indonesia menantikan dampak positif dari kebijakan tersebut. Namun, berbagai pihak juga menekankan pentingnya persiapan yang matang, mulai dari infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, hingga pemetaan kebutuhan daerah secara rinci.
Akankah pembentukan provinsi baru ini membawa angin segar bagi Sumatera Utara, atau justru menjadi tantangan baru dalam upaya pemerataan pembangunan? Waktu akan menjawabnya.(*)
Foto : Ilustrasi
