Semarang – Pentingnya keadilan dan efisiensi dalam kebijakan pemerintahan menjadi sorotan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar di Semarang, Jawa Tengah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus adil, tetapi juga aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kemandirian daerah.
“Ketergantungan fiskal ini harus menjadi refleksi. Kita perlu membangun sistem pemerintahan yang efektif dan bersih,” ujarnya.
Rifqi juga mendorong setiap daerah untuk mengembangkan potensi dan kekhasan masing-masing agar mampu berdiri secara mandiri dari sisi ekonomi. Menurutnya, kemandirian daerah akan memperkuat struktur negara secara keseluruhan.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa keadilan tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan. Ia mengingatkan agar pejabat tidak terjebak dalam konflik kepentingan akibat hubungan emosional.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta sejumlah pejabat daerah dan organisasi kemasyarakatan.(*)
