Bogor – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari seluruh Indonesia dalam sebuah pertemuan khusus sebagai upaya mempercepat penyelesaian layanan pertanahan yang masih tertunggak. Pertemuan tersebut berlangsung dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025).
Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan bahwa laporan Triwulan III menunjukkan masih adanya sejumlah tumpukan berkas yang memerlukan tindak lanjut cepat dan terukur. Kondisi ini, menurutnya, perlu segera diselesaikan karena bersinggungan langsung dengan hak masyarakat atas pelayanan negara.
“Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Kita memaknainya ini sudah jadi kewajiban kita sebagai pelayan publik menyelesaikan berkas tersebut,” tegas Ossy.
Ia juga menekankan bahwa percepatan layanan pertanahan bukan sekadar target administrasi, melainkan tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan layanan pertanahan seperti sertifikasi, pendaftaran tanah, hingga penanganan konflik, percepatan penuntasan berkas menjadi agenda mendesak.
Selain itu, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kantah, termasuk kendala teknis, kualitas SDM, serta efektivitas penggunaan sistem digital yang telah diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy mengingatkan bahwa setiap Kepala Kantah harus mampu menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan responsivitas dan ketepatan penyelesaian layanan.
Pertemuan ini ditutup dengan penyampaian rencana tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh Kementerian ATR/BPN dalam tiga bulan mendatang.(*)
