Jakarta — Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, berada di antara pertemuan tiga lempeng besar dunia dan dikelilingi ratusan gunung api aktif, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api menjadi risiko yang harus diantisipasi melalui perencanaan ruang yang matang dan berbasis pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction).
Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, Rabu (05/11/2025), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, memberikan pemaparan komprehensif mengenai strategi tata ruang nasional yang lebih responsif terhadap dinamika kebencanaan.
Menurut Wamen ATR/Waka BPN, perencanaan tata ruang tidak hanya soal penataan wilayah dan pengaturan pemanfaatan ruang, tetapi juga harus memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. “Kita tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional. Tata ruang harus menjadi alat mitigasi bencana yang terintegrasi, agar pembangunan di seluruh wilayah Indonesia tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Ossy Dermawan menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tengah memperkuat sejumlah instrumen mitigasi bencana dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan memasukkan peta rawan bencana yang lebih mutakhir, kolaborasi data lintas kementerian, serta pengaturan zona aman dan tidak aman untuk pembangunan.
Ia menekankan, keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada dokumen tata ruang, tetapi juga kepatuhan pemerintah daerah dan para pemangku usaha dalam mengimplementasikan rencana tersebut. “Dokumen yang baik harus diikuti pelaksanaan yang baik. Jika tidak, risikonya tetap akan tinggi,” tambahnya.
Raker tersebut berjalan dinamis, dengan sejumlah anggota DPR memberikan perhatian pada pentingnya sinkronisasi kebijakan penanganan bencana dengan tata ruang. Para legislator juga mendorong agar Kementerian ATR/BPN lebih aktif mengawasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang selama ini sering menjadi penyebab meningkatnya dampak bencana.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen melanjutkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ruang nasional, sejalan dengan Instruksi Presiden mengenai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan tata ruang yang tepat, diharapkan korban maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin.(*)
