Jakarta — Reformasi birokrasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tampaknya tak sekadar agenda rutin. Sejak 2010, indeks Reformasi Birokrasi kementerian ini terus merangkak naik, rata-rata 3,16 poin setiap tahun. Tapi bagi Pudji Prasetijanto Hadi, angka bukanlah segalanya.
“Nilai indeks itu penting, tapi yang lebih penting adalah dampaknya. Kalau target ini tercapai, insya Allah take home pay kita juga ikut meningkat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN itu dengan nada optimistis, saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Ruang rapat siang itu dipenuhi puluhan pejabat dan pegawai ATR/BPN yang mencatat serius tiap paparan. Pudji menekankan, reformasi bukan sekadar jargon atau angka di laporan tahunan, melainkan kerja nyata yang harus kembali pada manfaat langsung bagi pegawai—dan ujungnya, masyarakat.
Pernyataan itu menegaskan bahwa di balik lonjakan angka, tersimpan harapan besar: pelayanan yang lebih baik, birokrasi yang lebih ramping, dan pegawai yang lebih sejahtera.(*)
