SUMEDANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program strategis pertanahan dan tata ruang. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pengarahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Rabu (25/6/2025).
Dalam arahannya, Nusron menyampaikan bahwa sinergi dengan kepala daerah merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan tiga agenda utama: Reforma Agraria, pengadaan tanah, serta penataan dan pengelolaan tata ruang.
“Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik. Ini mutlak,” ujar Nusron Wahid, yang hadir bersama Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai ketua ex-officio Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, keberhasilan Reforma Agraria sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan aktif para kepala daerah.
“Bapak/Ibu yang menentukan subjek penerimanya, kami yang menentukan objeknya. Eksekusi tetap kami, tapi keberhasilan program sangat ditentukan oleh Anda semua,” ujarnya.
Menurut Nusron, kolaborasi bukan hanya soal koordinasi administratif, tetapi juga tentang membangun visi bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lahan dan ruang yang berkeadilan.
Kegiatan yang digelar pada 22–26 Juni 2025 ini diikuti oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum mengikuti gelombang sebelumnya. Selain Menteri ATR, hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber.
Forum ini dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN Bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro.(*)
