Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar evaluasi kinerja untuk triwulan I tahun 2025. Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Suyus Windayana menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong kinerja lebih optimal.
“Nilai SAKIP yang baik menjadi syarat untuk memperoleh tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%. Saat ini, kita memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di tahun 2024,” ujar Suyus Windayana.
Suyus Windayana mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN terus mengalami peningkatan nilai SAKIP dengan rata-rata capaian sebesar 69,56. Menurutnya, peningkatan SAKIP tidak hanya berpengaruh pada tunjangan kinerja, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.
Namun, beberapa indikator sasaran strategis yang sudah tercapai 100% di antaranya adalah pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria dan perlindungan hak atas tanah. Meski demikian, terdapat indikator terkait ketimpangan penguasaan tanah yang belum mencapai target. Penyebabnya, menurut Suyus, adalah tingginya kepadatan penduduk di wilayah Jawa dan Bali.
Sebagai langkah selanjutnya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya evaluasi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja setiap satuan kerja yang terlibat.(*)
