JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025-2029 di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/03/2025). Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara lima kementerian/lembaga yang telah ditandatangani pada 17 Maret 2025 lalu.
Dalam kesempatan itu, Nusron menekankan pentingnya koordinasi rutin guna memastikan perkembangan proyek ILASPP. “Kami akan melakukan pertemuan bulanan untuk mengontrol perkembangan proyek serta mengatasi kendala yang muncul,” katanya.
Rakor ini juga membahas integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kemendagri, Kementerian Kehutanan, serta BIG. Nusron menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk menuntaskan persoalan kadastral, khususnya pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan kawasan kehutanan.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyebut bahwa proyek ini sangat membantu pihaknya dalam pengelolaan lahan transmigrasi. “Dengan adanya integrasi ini, pengelolaan lahan akan lebih tertata dan kami sangat terbantu,” ujarnya.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai, melaporkan bahwa pihaknya telah membentuk tim teknis yang akan bertanggung jawab atas kebutuhan peta dalam proyek ILASPP. “Kami telah menyiapkan struktur organisasi yang akan bekerja dalam proyek ini,” ungkapnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian terkait, termasuk perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.(*)
