HeadlineJakarta

Kementerian ATR/BPN Dapat Apresiasi DPR, Komitmen Percepat Reforma Agraria

91
×

Kementerian ATR/BPN Dapat Apresiasi DPR, Komitmen Percepat Reforma Agraria

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat berbagai apresiasi dari Komisi II DPR RI dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Pujian ini diberikan atas capaian kinerja tahun 2024, program 100 hari kerja, hingga langkah tegas dalam menangani berbagai persoalan pertanahan, termasuk sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang dan pemberantasan mafia tanah.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan penghargaan atas progres kementerian dalam menjalankan program prioritas. “Kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang komprehensif terkait sembilan program 100 hari kerja Menteri ATR/Kepala BPN. Ini menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan persoalan pertanahan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, turut menyoroti optimalisasi anggaran Kementerian ATR/BPN yang mencapai Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ia menyebut sejumlah program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berhasil melampaui target.

Keberanian Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam membatalkan alas hak bermasalah di kawasan pagar laut juga mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR RI lainnya, Taufan Pawe. “Sikap tegas Pak Menteri dalam menyelesaikan kasus pertanahan patut kita apresiasi,” katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas dengan transparan dan profesional. “Kami akan memastikan setiap kebijakan dan keputusan disampaikan secara terbuka agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Rapat kerja ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi kementerian lainnya. Hadir pula secara daring para Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia.

Dukungan DPR RI diharapkan semakin memperkuat langkah Kementerian ATR/BPN dalam menuntaskan reforma agraria dan mempercepat kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *