Semarang – Sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam kesuksesan pelaksanaan Reforma Agraria. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah yang digelar di PO Hotel, Semarang, Jumat (13/12/2024).
“Komunikasi lintas sektor sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan, mengharmonisasi data, dan memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa koordinasi yang kuat antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, reforma agraria yang berkeadilan tidak mungkin terwujud,” ujar Yulia.
Yulia menekankan bahwa GTRA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memegang peranan strategis dalam mempercepat penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penataan akses, serta penyelesaian konflik agraria. Penambahan peran aparat penegak hukum seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan dalam GTRA juga dinilai krusial untuk menjamin penyelesaian konflik secara komprehensif.
Masa transisi kepemimpinan di daerah serta penyusunan RPJMD 2025-2029 menjadi momen tepat untuk memprioritaskan reforma agraria dalam program dan anggaran daerah. Yulia menegaskan bahwa hal ini telah diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
“Reforma Agraria bukan sekadar program Kementerian ATR/BPN, tetapi merupakan program bersama dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang menyampaikan keynote speech, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Soemarno; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Yanti Achmad, beserta jajaran; para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah; serta perwakilan Forkopimda yang turut menjadi anggota GTRA.(*)
