Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan capaian dan target Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih dalam Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi II DPR RI. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024), memaparkan capaian kementerian, termasuk pencapaian besar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan jumlah tanah terdaftar mencapai 119 juta bidang.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah lagi demi mencapai target 120 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024 ini. Target hingga 2025 adalah 126 juta bidang tanah,” ungkap Menteri Nusron. Capaian ini merupakan hasil nyata dari PTSL, yang diharapkan bisa mengurangi sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selain PTSL, Nusron juga memaparkan delapan program strategis dalam 100 hari kerja ke depan, di antaranya adalah:
1. Reformasi sistem pemberian dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mencapai keadilan, namun tetap menjaga keberlanjutan ekonomi.
2. Penyelesaian penerbitan Sertipikat HGU untuk 537 badan hukum berizin perkebunan kelapa sawit.
3. Pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat guna mengurangi konflik dengan badan hukum.
4. Pengelolaan tanah wakaf produktif untuk meningkatkan manfaat sosial.
5. Pemenuhan target 104 Kabupaten/Kota Lengkap pada tahun 2024.
6. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).
7. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai RTRWN sebagai tindak lanjut RPJPN 2025-2045.
8. Pelaksanaan program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang bekerja sama dengan Bank Dunia.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. “Komisi II DPR RI berkomitmen menjadi mitra dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia,” ungkapnya.
Raker ini dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan anggota Komisi II DPR RI, yang menunjukkan sinergi dan harapan besar dalam mencapai tata kelola pertanahan yang lebih baik di Indonesia.(*)
