Jawa Tengah – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk pelaku judi online. Usulan tersebut sebelumnya muncul dari Menko PMK Muhadjir Effendy. “Enggak ada,” kata Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/06/2024) menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemberian bansos tersebut.
Jokowi juga memastikan bahwa wacana tersebut tidak pernah dibahas. “Enggak ada,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah judi online. Salah satu usulan yang diajukan adalah memasukkan korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mereka bisa menerima bansos.
“Kita sudah banyak memberikan advokasi kepada mereka yang menjadi korban judi online ini, misalnya dengan memasukkan mereka dalam DTKS sebagai penerima bansos,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/06/2024).
Muhadjir juga menyebutkan bahwa mereka yang mengalami gangguan psikososial akibat judi online akan mendapatkan pembinaan dan arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kemensos untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” kata dia.
Namun, pernyataan Muhadjir ini menuai kritik publik. Belakangan, Muhadjir mengklarifikasi maksudnya bahwa yang dimaksud sebagai penerima bansos adalah keluarga dari pelaku judi online yang dirugikan, bukan pelaku itu sendiri.
“Jadi sekali lagi saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku. Siapa korbannya?
Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis, dan itulah yang nanti akan kita santuni,” kata Muhadjir usai melaksanakan Salat Idul Adha di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (17/06/).
Sumber: kumparan.com
Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
