LANGSA – Pemerintah Kota Langsa kembali meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Opini WTP ini merupakan ke-11 kalinya yang diterima oleh Pemko Langsa secara berturut-turut sejak 2013 – 2023.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Rio Tirta SE., M.Acc., CSFA kepada Pj Wali Kota Langsa, Syaridin S.Pd., M.Pd, dan Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos, MAP, di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, Rabu (22/05/2024).
Pj Wali Kota, Syaridin, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Aceh yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD secara profesional, independen dan integritas.
Selain itu, juga telah memberikan banyak masukan kepada SKPD kota Langsa dalam perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah di masa mendatang.
“Alhamdulillah Kota Langsa berhasil mempertahankan Opini WTP secara berturut-turut dan kali ini merupakan opini WTP ke-11 tahun 2023,” ujarnya
Dan dari 4 Kabupaten/Kota yang diserahkan LKPD nya, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Langsa, 2 Kabupaten/ Kota memperoleh WTP dengan Tanpa Penekanan.
“Dan Alhamdulillah Kota Langsa termasuk WTP dengan Tanpa Penekanan,” jelas Syaridin.
Pj Wali Kota mengingatkan seluruh OPD untuk menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI), sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
“Kedepannya baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berpedoman sesuai standar tim audit BPK RI dan terhadap Hasil Temuan- temuan dalam LHP BPK RI, Pemko Langsa berkomitmen menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.
Sementara Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos, yang mewakili lembaga legislatif juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Langsa.
Dikatakan Maimul, pemeriksaan keuangan sebagai wujud Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang akuntabel, transparan dan sesuai standar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
“Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan kedepannya lebih baik lagi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” pungkas Maimul.
Ikut hadir dalam penyerahan opini WTP Kepala BPKD, Khairul Ikhsan SSTP, Plt Sekwan DPRK Langsa, Gunawan Abdillah, SSTP, MAP, hu serta unsur Inspektorat Kota Langsa. (*)
Sumber : Serambi
