Presiden Archives - KAMBULOLO.com

Dirjen Penataan Agraria Tegaskan Peran Reforma Agraria untuk Asta Cita di Rakor GTRA Jatim

Yudha Prasetya — Thu, 21 Nov 2024 04:10:44 +0000

Jakarta – Dalam upaya mendukung visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan hal ini dalam Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur 2024 yang digelar secara daring dan luring, Senin (18/11/2024).

“Reforma Agraria menjadi elemen penting untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan kemandirian bangsa sebagaimana tercantum dalam Asta Cita. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Yulia. Ia menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada penguatan kelembagaan GTRA, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perkuat Sinergi untuk Atasi Ego Sektoral

Yulia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. “Koordinasi lintas sektor dapat mengatasi ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan utama,” tegasnya, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit Wakatobi 2022. Ia mengimbau agar semua pihak menjadikan program Reforma Agraria sebagai prioritas nasional.

Arahan Pj. Gubernur Jatim dan Ketua Harian GTRA

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, yang juga menjabat Ketua GTRA Provinsi Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Presiden. “Reforma Agraria menyentuh langsung masyarakat. Ini adalah kesempatan kita untuk mengevaluasi dan memperkuat kebijakan yang berdampak langsung,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Lampri, menyampaikan harapannya agar Rakor GTRA kali ini mampu mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Dukung Asta Cita, Wujudkan Keadilan Agraria

Melalui Rakor ini, seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan misi Asta Cita 2024/2029. Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Kita harus bersama-sama memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” pungkas Yulia.(*)

The post Dirjen Penataan Agraria Tegaskan Peran Reforma Agraria untuk Asta Cita di Rakor GTRA Jatim appeared first on KAMBULOLO.com.

Jokowi Resmi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Yudha Prasetya — Sat, 22 Jun 2024 11:41:03 +0000

Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan (satgas) Pemberantasan Judi Online.

Pembentukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres diteken Jokowi pada Jumat (14/6).

“Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas,” bunyi Pasal 1 beleid tersebut.

Pasal 2 Keppres tersebut mengatur satgas judi online berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jokowi. Pembentukan satgas itu sendiri bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat.

Susunan keanggotaan satgas diatur dalam Pasal 5, yang terdiri dari Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,

Kemudian Ketua Harian Pencegahan yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian penegakan Hukum Kapolri yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tugas satgas diatur dalam Pasal 4, di antara lain mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien. Lalu meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Tugas lain yakni menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring.

Dalam melaksanakan tugasnya, satgas dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Ketua harian pencegahan dan ketua harian penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya dievaluasi oleh menko polhukam selaku ketua satgas paling sedikit setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sementara ketua satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada presiden paling sedikit setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keppres ini sampai dengan 31 Desember 2024. Masa kerja Satgas dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden.

“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Keppres tersebut.

Masalah judi online menjadi perhatian pemerintah belakangan ini. Pasalnya, judi ini sudah menimbulkan banyak masalah sosial dan juga hukum.

Beberapa waktu lalu seorang polisi wanita di Jombang membakar suaminya hingga tewas karena kesal uang habis untuk judi online.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan transaksi terkait judi online pada Januari hingga Maret 2024 mencapai lebih dari Rp100 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan putaran transaksi judi online selama lima tahun belakangan ini jumlahnya mencapai lebih dari Rp600 triliun.

Sumber : CNN indonesia

The post Jokowi Resmi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online appeared first on KAMBULOLO.com.

Jokowi: Tak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online

admin — Thu, 20 Jun 2024 09:09:58 +0000

Jawa Tengah – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak usulan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk pelaku judi online. Usulan tersebut sebelumnya muncul dari Menko PMK Muhadjir Effendy. “Enggak ada,” kata Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (19/06/2024) menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemberian bansos tersebut.

Jokowi juga memastikan bahwa wacana tersebut tidak pernah dibahas. “Enggak ada,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy mengatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani masalah judi online. Salah satu usulan yang diajukan adalah memasukkan korban judi online ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mereka bisa menerima bansos.

“Kita sudah banyak memberikan advokasi kepada mereka yang menjadi korban judi online ini, misalnya dengan memasukkan mereka dalam DTKS sebagai penerima bansos,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/06/2024).

Muhadjir juga menyebutkan bahwa mereka yang mengalami gangguan psikososial akibat judi online akan mendapatkan pembinaan dan arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kemensos untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan,” kata dia.

Namun, pernyataan Muhadjir ini menuai kritik publik. Belakangan, Muhadjir mengklarifikasi maksudnya bahwa yang dimaksud sebagai penerima bansos adalah keluarga dari pelaku judi online yang dirugikan, bukan pelaku itu sendiri.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku. Siapa korbannya?

Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis, dan itulah yang nanti akan kita santuni,” kata Muhadjir usai melaksanakan Salat Idul Adha di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (17/06/).

Sumber: kumparan.com

Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

The post Jokowi: Tak Ada Bansos untuk Pelaku Judi Online appeared first on KAMBULOLO.com.

Percepat Investasi IKN, Presiden Minta Ada Penanggung Jawab

Yudha Prasetya — Thu, 14 Mar 2024 15:30:03 +0000

JAKARTA – Presiden Jokowi ingin mempercepat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ada dua hal yang diarahkan oleh Presiden Jokowi khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi.

Basuki mengatakan, arahan pertama Presiden Jokowi meminta agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor. Dan juga, katanya, agar disiapkan penanggung jawab atau person in charge (PIC) untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor apakah satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu,” kata Basuki.

Selain itu, Basuki mengatakan bahwa Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono telah melaporkan pelayanan yang dilakukan secara baik kepada para investor. Namun, kata Basuki, hal tersebut masih dirasa kurang intens.

“Mangkanya beliau menyarankan, atas juga saran bapak menteri investasi pengalaman beliau mempercepat penanganan investor tunjuk PIC untuk menangani para investor itu,” kata Basuki.

Arahan yang kedua, kata Basuki, Presiden Jokowi mengatakan bahwa lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya.

“Kemudian juga tadi sarannya dari bapak menteri investasi yang juga disepakati oleh bapak presiden beli, jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh otorita asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau.

Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan dua hal itu tadi yang diarahkan oleh beliau dan beliau akan monitor ini kedepannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal mengenai percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Rabu (13/3/2024).

“Jadi tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh bapak presiden dan wakil presiden tentang percepatan penyediaan lahan untuk investasi di IKN,” kata Basuki.

Sumber : Okezone.com

The post Percepat Investasi IKN, Presiden Minta Ada Penanggung Jawab appeared first on KAMBULOLO.com.

Bustami Hamzah Akan Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh

Yudha Prasetya — Fri, 08 Mar 2024 09:13:15 +0000

Banda Aceh–Juru bicara pemerintah Aceh Muhamad MTA membenarkan Sekda Aceh, Bustami Hamzah bakal dilantik jadi Pj Gubernur Aceh menggantikan Achmad Marzuki pada Rabu 13 Maret 2024 di Lantai 3 Kemendagri.

Menurutnya, dari informasi yang diperoleh dari Kemendagri, Jum’at (08/03), Sekda Aceh, Bustami Hamzah akan dilantik sebagai Pj. Gubernur Aceh menggantikan Achmad Marzuki yang akan dilantik Rabu (13/03) di SBP Lantai 3 Kemendagri.

“Pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian atas nama Presiden, sekaligus dilakukan serah-terima Jabatan Penjabat Gubernur Aceh,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Achmad Marzuki pertama kali diusulkan oleh DPR Aceh untuk menjadi Pj Gubernur Aceh bersama dua nama lainnya pada Juli 2022.

Lalu, Presiden Joko Widodo saat itu memilih Achmad Marzuki, namun selama 1 tahun menjabat, pada Juli 2023, DPR Aceh tak lagi usulkan perpanjangan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.

Kemudian, DPRA hanya mengusul Sekda Aceh, Bustami. Akan tetapi Presiden Jokowi justru memperpanjang Achmad Marzuki untuk 1 tahun.

Seharusnya Achmad Marzuki berakhir masa jabatan pada Juli 2024, akan tetapi ketika itu tergantung dari hasil evaluasi Kemendagri.(*)

The post Bustami Hamzah Akan Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh appeared first on KAMBULOLO.com.