ombusman Archives - KAMBULOLO.com

Pemko Langsa Raih Penghargaan Ombudsman RI, Bukti Komitmen Pelayanan Publik Berkualitas

Yudha Prasetya — Thu, 23 Jan 2025 04:56:23 +0000

Langsa – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas keberhasilannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, S.E.Ak., M.P.A., kepada Pj. Walikota Langsa, Dr. Syaridin, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (21/1/2025).

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen Pemko Langsa dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dr. Syaridin mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan tersebut. “Terima kasih kepada Ombudsman RI atas apresiasi ini. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Langsa yang terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai informasi, penghargaan ini melanjutkan tradisi prestasi Pemko Langsa yang sebelumnya telah meraih predikat serupa pada tahun 2022 dengan opini kualitas tinggi atau Zona Hijau. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemko Langsa dalam memenuhi standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Dr. Syaridin juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemko Langsa untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam pelayanan publik. “Kami berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemko Langsa mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas tinggi. Pemko Langsa pun diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)

Sumber : Serambi Indonesia

The post Pemko Langsa Raih Penghargaan Ombudsman RI, Bukti Komitmen Pelayanan Publik Berkualitas appeared first on KAMBULOLO.com.

Wamen ATR/BPN Terima Kajian Ombudsman RI: Dorong Sinergi dan Solusi Tata Kelola Sawit

Yudha Prasetya — Thu, 21 Nov 2024 04:04:18 +0000

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan kelapa sawit dengan kawasan hutan. Pernyataan ini disampaikan saat menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang pencegahan maladministrasi dalam layanan tata kelola industri kelapa sawit, Senin (18/11/2024), di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Wamen Ossy menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menangani masalah ini. Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

“Kita harus meniadakan ego sektoral dan mengedepankan visi Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat. Semua permasalahan pasti ada solusinya jika kita bersinergi,” ujar Ossy.

Dua Skenario Penyelesaian

Menurut Wamen Ossy, penyelesaian tumpang tindih lahan sawit bergantung pada status hak atas tanah. Jika lahan belum memiliki hak atas tanah, maka menjadi domain Kementerian Kehutanan. Sebaliknya, jika lahan sudah memiliki hak atas tanah, Kementerian ATR/BPN akan memimpin koordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi.

“Kita harus berinovasi untuk menciptakan terobosan yang bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif,” tambahnya.

Kajian Sistemik: Fondasi Tata Kelola Sawit Berdaya Saing

Dalam acara ini, Ombudsman RI memberikan lima rekomendasi utama untuk memperbaiki tata kelola sawit. Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI, menyoroti potensi besar industri sawit Indonesia jika tata kelolanya dibenahi.

“Dengan perbaikan tata kelola, nilai industri kelapa sawit bisa meningkat hingga Rp1.008 triliun, dari nilai saat ini sekitar Rp729 triliun,” jelas Yeka.

Sawit sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Wamen Ossy menilai kajian ini menjadi langkah penting untuk menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan yang mampu mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kelapa sawit adalah salah satu elemen penting untuk mencapai target tersebut. Dengan tata kelola yang baik, kita tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, termasuk Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri. Mereka sepakat bahwa sinergi lintas sektor adalah kunci untuk memaksimalkan potensi sawit sebagai penggerak ekonomi nasional.(*)

The post Wamen ATR/BPN Terima Kajian Ombudsman RI: Dorong Sinergi dan Solusi Tata Kelola Sawit appeared first on KAMBULOLO.com.

Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju

Yudha Prasetya — Thu, 13 Jun 2024 05:01:48 +0000

Jakarta — Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengapresiasi jalannya rekrutmen Polri Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan penyandang disabilitas. Widi, sapaan akrabnya, berharap langkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.

“Menariknya, justru karena polisi memulai, dengan secara terbuka men-declare itu, dan kemudian harusnya itu menjadi bola salju untuk instansi lain. Karena di undang-undang ketenagakerjaan kan sudah lama itu aturan 1 banding 100, kalau nggak salah. Jadi ada 1 pekerja disabilitas banding 1 pekerja yang non-disabilitas,” kata Widi di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juni 2024.

Widi juga berharap, Polri sudah mempersiapkan dengan matang pengembangan kualitas serta pembinaan karier anggotanya yang berasal dari kelompok disabilitas. Widi menyebut kebijakan rekrutmen disabilitas akan membawa dampak positif pada Polri, jika pola pikir polisi non-disabilitas kepada polisi disabilitas setara.

“Supaya juga menunjukkan komitmen kepolisian menjadi pionir dalam dunia kerja untuk disabilitas. Nah memang spesifik kalau kita melihat dalam konteks kesempatan dan peluang yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas, pertama-tama tentu mindset atau cara pandang harusnya dimiliki juga oleh instansi pemerintah, termasuk kepolisian,” ujar Widi.

Widi menuturkan langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas dalam proses rekrutmen anggota, termasuk wujud pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Oleh sebab itu dia berharap Polri juga sudah menyiapkan instrumen, sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas secara menyeluruh.

“Kalau mereka sudah memahami bahwa affirmative action ini menjadi hak penyandang disabilitas, maka tentunya kepolisian juga sudah menyiapkan instrumen dengan segala regulasi yang menyertainya, yang membuat penyandang disabilitas, itu nanti betul-betul mengikuti proses itu dengan setara tadi. Mesti dirumuskan secara komprehensif,” terang Widi.

“Saya mendorong agar kepolisian lebih dari sekedar membuka lowongan atau rekrut di depan, tapi siapkan semuanya sampai ke (titik) mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri, menunjukkan kemampuan dirinya ya secara leluasa,” imbuh dia.

Widi optimis polisi berlatar belakang disabilitas mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensinya bila didukung oleh instrumen kerja, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mereka oleh Polri. “Dan nanti akan terbukti kalo memang penyandang disabilitas tuh sebenarnya bukan nggak mampu. Tapi hanya persoalan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang belum diputus itu,” ucap Widi.

Karena Polri telah merekrut anggota dari kelompok disabilitas, Widi lebih lanjut berpendapat, perlunya aturan yang menjelaskan tentang jenjang karier anggota tersebut. Widi menyebut bila ada aturan soal pembinaan dan pengembangan karier bagi polisi dari kelompok disabilitas, maka akan tergambar Polri yang maju.

“Intinya kalau orang bekerja kan pasti harus punya jenjang karier. Nah karier ada tahapan yang harus dilewati. Nah tahapan yang harus dilewati ini, pertanyaannya adalah: ‘Apakah itu memungkinkan bagi mereka juga untuk mengikutinya’,” tanya Widi.

“Meskipun katakanlah belum ada aturan yang detail tentang itu, kan enggak ada salahnya Polri sedikit lebih maju, progresif untuk menyiapkan itu semua,” tambah Widi.

The post Apresiasi Polri Rekrut Difabel, Ombudsman Harap Ada Efek Bola Salju appeared first on KAMBULOLO.com.