kementrian agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan (ATR/BPN) Archives - KAMBULOLO.com

Kementerian ATR/BPN dan Kementan Bahas Integrasi Data Pertanahan untuk Pertanian

Yudha Prasetya — Thu, 30 Jan 2025 09:28:30 +0000

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima audiensi dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (23/1/2025). Pertemuan ini membahas upaya integrasi data pertanahan dan pertanian guna mendukung optimalisasi lahan serta program swasembada pangan.

Nusron menjelaskan bahwa peta tematik yang dimiliki Kementerian ATR/BPN dapat menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian dalam mendistribusikan pupuk, mengelola lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. “Data pertanahan yang terintegrasi dengan kebutuhan sektor pertanian akan membantu pemerintah dalam mengelola ketahanan pangan secara lebih efektif,” ujarnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyambut baik sinergi ini. Ia menilai pemanfaatan peta pertanahan akan mempermudah perencanaan serta distribusi bantuan kepada petani. “Dengan adanya data yang lebih akurat, kebijakan sektor pertanian bisa lebih tepat sasaran,” kata Sudaryono.

Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pangan Berkelanjutan I Ketut Gede Ary Sucaya.

Sinergi antara kedua kementerian ini diharapkan dapat mempercepat realisasi kebijakan pertanian berbasis data pertanahan, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.(*)

The post Kementerian ATR/BPN dan Kementan Bahas Integrasi Data Pertanahan untuk Pertanian appeared first on KAMBULOLO.com.

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Komitmen dalam Penyelesaian Isu Pagar Laut

Yudha Prasetya — Thu, 30 Jan 2025 09:26:39 +0000

Tangerang – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan polemik kepemilikan lahan di kawasan Pagar Laut, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Satu Meja The Forum yang disiarkan Kompas TV pada Rabu malam (22/01).

Dalam diskusi bertema “Ribut-Ribut Pagar Laut”, Wamen Ossy menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan langkah-langkah konkret guna memastikan transparansi dan kepastian hukum terkait penerbitan hak atas tanah di kawasan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah investigasi internal untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat lahan di wilayah pesisir itu.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dalam permasalahan ini. Transparansi informasi kepada publik dan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penerbitan sertifikat tanah menjadi prioritas utama kami,” ujar Wamen Ossy.

Selain itu, Wamen Ossy menekankan bahwa kasus ini menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam aspek manajemen risiko. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pelayanan pertanahan agar lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Acara tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Asisten Operasi KSAL, Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan; Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan; Direktur Eksekutif WALHI, Zenzi Suhadi; serta Pengamat Politik, Adi Prayitno. Diskusi dipandu oleh Jurnalis Senior Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang menggali lebih dalam berbagai perspektif terkait dampak kebijakan tata ruang di wilayah pesisir.

Kasus Pagar Laut di Desa Kohod menjadi sorotan setelah muncul dugaan penerbitan hak atas tanah di kawasan yang seharusnya masuk dalam zona lindung pesisir. Isu ini menimbulkan polemik antara masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang mengklaim kepemilikan lahan.

Dengan adanya langkah konkret dari Kementerian ATR/BPN, diharapkan polemik ini dapat segera menemukan titik terang, sehingga ke depan kebijakan pertanahan dapat lebih selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan lingkungan.(*)

The post Kementerian ATR/BPN Tegaskan Komitmen dalam Penyelesaian Isu Pagar Laut appeared first on KAMBULOLO.com.

Misteri HGB di Laut Sidoarjo, Menteri Nusron: “Dulu Tambak, Sekarang Laut”

Yudha Prasetya — Thu, 30 Jan 2025 09:24:26 +0000

Jakarta – Polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan yang berubah menjadi perairan kembali mencuat. Setelah kontroversi HGB di kawasan Kabupaten Tangerang, kini ditemukan kasus serupa di perairan Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa tiga sertipikat HGB ternyata berada di lokasi yang kini telah menjadi laut akibat abrasi.

“Dulu awalnya tambak, saya sudah cocokkan dengan peta before dan after. Sekarang setelah dicek, kondisinya sudah berubah menjadi laut,” ujar Menteri Nusron di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Tiga sertipikat yang diterbitkan di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, memiliki total luas mencapai 656,85 hektare. Rinciannya, satu bidang seluas 285,16 hektare diterbitkan pada 2 Agustus 1996, bidang kedua seluas 219,31 hektare pada 26 Oktober 1999, dan bidang ketiga seluas 152,36 hektare pada 15 Agustus 1996.

Meski sertipikat tersebut legal karena dulunya merupakan tambak, Menteri Nusron mengakui adanya tantangan hukum akibat perubahan alam. “Ini akan kita sikapi dengan beberapa opsi yang sedang kami kaji,” tegasnya.

Kasus ini menambah daftar panjang polemik pertanahan di Indonesia, terutama terkait perubahan fungsi lahan akibat faktor alam. Apakah HGB yang sah di daratan masih berlaku jika lahannya kini tenggelam? Keputusan pemerintah akan menjadi preseden penting dalam kebijakan pertanahan ke depan.(*)

The post Misteri HGB di Laut Sidoarjo, Menteri Nusron: “Dulu Tambak, Sekarang Laut” appeared first on KAMBULOLO.com.

Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional, Menteri Nusron: “Jalankan Amanat Sebaik-baiknya”

Yudha Prasetya — Thu, 30 Jan 2025 09:22:12 +0000

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural dan Fungsional pada Senin (20/01/2025). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanat jabatan.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjunjung tinggi sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan.

“Bapak Ibu sudah mengucapkan sumpah dan janji jabatan dengan menyebut nama Tuhannya masing-masing. Artinya, dalam pelantikan ini tidak hanya melibatkan diri Saudara-saudara semata, tetapi juga melibatkan Tuhan. Karena itu, kami meminta satu hal saja: laksanakan sumpah yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya di Aula Prona Kementerian ATR/BPN.

Pelantikan ini mencakup sejumlah pejabat struktural dan fungsional yang akan mengemban tugas strategis di berbagai unit kerja. Nusron menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar formalitas, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme dan dedikasi.

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyoroti komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

“Ke depan, kita akan terus mempercepat digitalisasi layanan pertanahan dan memastikan setiap kebijakan berjalan transparan serta berpihak kepada masyarakat. Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, bekerjalah dengan hati, jaga integritas, dan berikan yang terbaik bagi negara,” pungkasnya.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta tamu undangan lainnya. Para pejabat yang telah dilantik diharapkan segera beradaptasi dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan visi dan misi kementerian.(*)

The post Lantik Pejabat Struktural dan Fungsional, Menteri Nusron: “Jalankan Amanat Sebaik-baiknya” appeared first on KAMBULOLO.com.

Pembatalan Sertipikat di Pagar Laut Desa Kohod Sesuai Prosedur

Yudha Prasetya — Thu, 30 Jan 2025 09:20:14 +0000

Tangerang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membatalkan sejumlah sertipikat tanah di wilayah pagar laut Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Proses pembatalan ini dilakukan melalui prosedur ketat dengan memastikan aspek yuridis, administrasi, dan kondisi fisik material tanah.

“Hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertipikat, baik itu Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Prosesnya dimulai dengan pengecekan dokumen yuridis, dilanjutkan dengan verifikasi prosedural melalui sistem komputer, dan terakhir pengecekan fisik langsung di lapangan,” ujar Menteri Nusron kepada awak media usai meninjau lokasi, Jumat (24/01/2025).

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan administrasi pertanahan serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari. “Kami ingin memastikan bahwa setiap sertipikat yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka harus ditindaklanjuti dengan tegas namun tetap sesuai prosedur,” tambahnya.

Pembatalan sertipikat ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sekitar yang berharap agar permasalahan tanah di wilayah pesisir seperti Desa Kohod dapat ditangani dengan transparan dan adil.

Sementara itu, BPN Kabupaten Tangerang akan terus melakukan evaluasi terhadap sertipikat lain di wilayah yang berpotensi bermasalah, guna memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.(*)

The post Pembatalan Sertipikat di Pagar Laut Desa Kohod Sesuai Prosedur appeared first on KAMBULOLO.com.

Dalam Khotbah Jumat di Tangerang, Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Pengelolaan Tanah Sesuai Kaidah Islam

Yudha Prasetya — Thu, 30 Jan 2025 09:15:09 +0000

Tangerang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan pesan penting tentang kaidah ajaran Islam dalam mengelola tanah sebagai anugerah dari Allah SWT. Pesan itu ia sampaikan saat mengisi khotbah Jumat di Masjid Agung Abdul Mu’in, Desa Kalibaru Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat (24/1/2025).

Dalam khotbahnya, Menteri Nusron menegaskan bahwa tanah bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. “Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kita adalah mengelola tanah dengan cara yang adil, tidak merusak, dan membawa manfaat bagi sesama,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, kepemilikan tanah tidak boleh mengarah pada keserakahan yang merugikan orang lain. “Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hak atas tanah harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Jangan sampai ada tanah yang dikuasai segelintir orang sementara yang lain kesulitan mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau bertani,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Nusron juga menyinggung pentingnya menjaga tanah agar tetap produktif dan berkelanjutan. Ia mencontohkan praktik wakaf sebagai bentuk pengelolaan tanah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. “Tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti masjid, sekolah, atau lahan pertanian wakaf, akan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya,” katanya.

Di akhir khotbah, ia mengajak para jamaah untuk lebih peduli terhadap persoalan agraria di lingkungan masing-masing. “Mari kita kelola tanah dengan bijak, hindari konflik, dan pastikan hak-hak setiap orang terpenuhi. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga keseimbangan di dunia, tetapi juga mendapat berkah di akhirat,” tutupnya.

Seusai khotbah, Menteri Nusron juga berbincang dengan masyarakat setempat mengenai program sertifikasi tanah dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai sengketa pertanahan.(*)

The post Dalam Khotbah Jumat di Tangerang, Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Pengelolaan Tanah Sesuai Kaidah Islam appeared first on KAMBULOLO.com.

Serahkan Sertipikat Wakaf di Kanwil BPN Yogyakarta, Menteri Nusron Gandeng Ormas untuk Percepat Sertifikasi

Yudha Prasetya — Tue, 24 Dec 2024 05:44:26 +0000

Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Hal ini disampaikan saat menyerahkan sertipikat tanah wakaf di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta pada Selasa (17/12/2024).

Dalam keterangannya, Nusron mengungkapkan bahwa jumlah tanah wakaf yang telah tersertifikasi masih minim. “Total baru sekitar 250 ribu bidang, luasnya baru mencapai 24 ribu hektare di seluruh Indonesia. Padahal, potensi tanah wakaf dari masjid, madrasah, pondok pesantren, hingga makam sangat besar,” ujar Nusron.

Ia menyoroti permasalahan konflik yang sering muncul akibat tanah wakaf yang tidak tersertifikasi. Konflik ini kerap melibatkan keluarga pemberi wakaf yang merasa dirugikan saat nilai tanah meningkat drastis.

“Misalnya, musala seluas 300 meter persegi dulu tidak diperhatikan. Begitu ada pembangunan jalan tol, nilai tanah itu bisa mencapai miliaran rupiah, dan akhirnya muncul gugatan dari pihak keluarga pemberi wakaf. Ini yang harus dicegah,” jelas Nusron.

Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Nusron menggandeng organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), pondok pesantren, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Ia juga menyebut bahwa yayasan keagamaan kini dapat memiliki hak milik atas tanah wakaf dengan persyaratan tertentu, termasuk izin dari Kementerian ATR/BPN dan rekomendasi Kementerian Agama.

Lebih lanjut, Nusron meminta Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk bersikap proaktif dalam membantu proses sertifikasi. Ia menegaskan bahwa program sertifikasi tanah wakaf ini gratis, demi memastikan aset wakaf terlindungi.

“Yang penting, aset wakaf bisa diselamatkan untuk kepentingan umat,” tutupnya.(*)

The post Serahkan Sertipikat Wakaf di Kanwil BPN Yogyakarta, Menteri Nusron Gandeng Ormas untuk Percepat Sertifikasi appeared first on KAMBULOLO.com.

Apresiasi Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Masyarakat Dapat Terlibat Aktif Menyelesaikan Masalah Pertanahan

Yudha Prasetya — Tue, 24 Dec 2024 05:42:04 +0000

Kendari – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas terselenggaranya Sosialisasi Program Strategis yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Selasa (17/12/2024). Menurutnya, kegiatan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan di lapangan.

“Harapan besar saya, kegiatan seperti ini terus digalakkan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan diajak terlibat dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Dengan seringnya sosialisasi, semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat ditampung,” ujar Bahtra dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Menurutnya, kolaborasi semacam ini dapat mempercepat proses penyelesaian masalah dan menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran.

“Dengan kegiatan seperti ini, saya berharap semua masyarakat dilibatkan untuk memudahkan kerja teman-teman di ATR/BPN. Karena objek permasalahan ini ada di masyarakat, jika tidak dilibatkan, mustahil penyelesaian bisa dilakukan dalam waktu singkat,” jelasnya.

Bahtra juga menyoroti dampak positif dari pengelolaan tanah yang baik terhadap pendapatan negara. Ia mengaitkan kepatuhan masyarakat dalam pengurusan sertipikat dan pembayaran pajak tanah dengan peningkatan penerimaan negara.

“Jika sertipikat tanah tidak bermasalah, hal ini juga berkontribusi pada pajak negara. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, saya yakin kita semua dapat berkontribusi lebih baik, terutama melalui keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, citra bahwa pengurusan tanah itu rumit bisa dihilangkan,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan ATR/BPN kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan tanah yang profesional dan transparan.(*)

The post Apresiasi Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN, Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Masyarakat Dapat Terlibat Aktif Menyelesaikan Masalah Pertanahan appeared first on KAMBULOLO.com.

Serahkan 1.334 Sertifikat se-Banten, Menteri Nusron Komitmen Tingkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah

Yudha Prasetya — Tue, 24 Dec 2024 05:38:26 +0000

Serang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.334 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Banten, Jumat (20/12/2024). Acara berlangsung di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron secara simbolis menyerahkan 12 sertipikat kepada perwakilan penerima. Ia juga menegaskan komitmen untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf, termasuk masjid, musala, pondok pesantren, dan rumah ibadah lainnya.

“Yang paling penting adalah sertipikat wakaf, karena ini aset umat yang harus diselamatkan. Saya telah perintahkan Kepala Kanwil dan Kepala Kantah untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf secara gratis,” ujar Nusron Wahid.

Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf, Menteri Nusron menyebutkan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi keagamaan. Ia juga mendorong pembentukan tim pendamping wakaf di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan pendampingan, masyarakat yang tidak terbiasa mengurus wakaf akan terbantu, sehingga sertipikasi dapat selesai lebih cepat. Jangan sampai aset wakaf seperti masjid dan pondok pesantren disalahgunakan atau diambil alih pihak lain,” tegasnya.

Nusron turut mengimbau pengurus organisasi keagamaan untuk membantu menyosialisasikan program ini. Menurutnya, percepatan sertipikasi tanah wakaf adalah langkah strategis untuk menjaga keamanan aset umat di masa depan.

Rincian Penyerahan Sertipikat

Dari total 1.334 sertipikat, sebanyak 1.009 diserahkan secara langsung di Kota Serang, sementara sisanya didistribusikan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sertipikat tersebut berasal dari berbagai program Kementerian ATR/BPN, seperti Redistribusi Tanah, Sertipikasi Wakaf, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan program lintas sektor.

Menteri Nusron berharap langkah ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga keagamaan. “Kami mohon doa restu agar program ini terus berjalan dan membawa manfaat besar bagi umat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(*)

The post Serahkan 1.334 Sertifikat se-Banten, Menteri Nusron Komitmen Tingkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah appeared first on KAMBULOLO.com.

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Sukses Reforma Agraria

Yudha Prasetya — Tue, 24 Dec 2024 05:30:38 +0000

Semarang – Sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam kesuksesan pelaksanaan Reforma Agraria. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah yang digelar di PO Hotel, Semarang, Jumat (13/12/2024).

“Komunikasi lintas sektor sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan, mengharmonisasi data, dan memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Tanpa koordinasi yang kuat antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, reforma agraria yang berkeadilan tidak mungkin terwujud,” ujar Yulia.

Yulia menekankan bahwa GTRA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memegang peranan strategis dalam mempercepat penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penataan akses, serta penyelesaian konflik agraria. Penambahan peran aparat penegak hukum seperti Polri, TNI, dan Kejaksaan dalam GTRA juga dinilai krusial untuk menjamin penyelesaian konflik secara komprehensif.

Masa transisi kepemimpinan di daerah serta penyusunan RPJMD 2025-2029 menjadi momen tepat untuk memprioritaskan reforma agraria dalam program dan anggaran daerah. Yulia menegaskan bahwa hal ini telah diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

“Reforma Agraria bukan sekadar program Kementerian ATR/BPN, tetapi merupakan program bersama dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang menyampaikan keynote speech, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Soemarno; Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Yanti Achmad, beserta jajaran; para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah; serta perwakilan Forkopimda yang turut menjadi anggota GTRA.(*)

The post Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Sukses Reforma Agraria appeared first on KAMBULOLO.com.