PHP_INJECT_OK
The post DPR: Negara Darurat Judi Online, Bukan Lagi Diskusi Tapi Eksekusi appeared first on KAMBULOLO.com.
]]>Pernyataan itu disampaikan Hinca dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (26/6). Hinca meminta PPATK untuk mulai pro aktif menjalin komunikasi terkait masifnya transaksi judi online di lingkungan pemerintah.
“Yang mau kita potret adalah ternyata ini sudah masif dan sudah menyebar di semua lini. Dan karena itu negara harus mengambil sikap. Mengatakan langsung kita sudah darurat judi online,” kata Hinca dalam rapat.
Menurut Hinca, Komisi III DPR memiliki pandangan yang sama bahwa judi online tengah menjadi isu besar negara ini. Karenanya, sebagai intelijen keuangan, PPATK harus berada paling depan menghadapi masalah tersebut
Hinca secara khusus meminta PPATK membuat klaster khusus lembaga-lembaga negara yang terlibat judi online. Bukan hanya DPR dan DPRD, yang disebut terlibat dan angkanya mencapai 53 ribu transaksi, bahkan termasuk aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.
“Kalau tadi legislatif kami ini terbuka saja. Kalau memang ada sebutkan. Nanti tinggal buat klasternya,” kata Hinca.
“Anda harus juga pro aktif pergi ke BKN, atau BSN, yang membina pegawai negeri. APH, mulai kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya, sekolah-sekolah, tokoh-tokoh masyarakat atau ormas-ormas. Dan banyak lagi,” imbuhnya
Politikus Partai Demokrat itu ingin pemerintah segera mengambil langkah khusus karena judi online telah menjadi masalah darurat. Menurut dia, judi online mestinya bukan lagi menjadi diskusi, namun harus segera dieksekusi.
“Saya kira judi online ini bukan lagi diskusi, tapi dieksekusi. Dan Anda berada di terdepan. Saya setuju pimpinan ruangan ini menjadi energi kita bersama, sama-sama untuk memerangi judi online ini,” katanya.
Sumber : CNN Indonesia
The post DPR: Negara Darurat Judi Online, Bukan Lagi Diskusi Tapi Eksekusi appeared first on KAMBULOLO.com.
]]>The post DPR Kecewa Kemenag Alihkan 10 Ribu Kuota Haji Menjadi ONH Plus appeared first on KAMBULOLO.com.
]]>Luluk menekankan bahwa seharusnya tambahan kuota tersebut diberikan kepada jemaah haji reguler, yang saat ini harus menunggu hingga puluhan tahun. “Ini tindakan sembrono yang dilakukan oleh Kemenag dan ada potensi pelanggaran terhadap undang-undang,” tegasnya dalam situs resmi DPR, Selasa (18/6/2024).
Ia menyoroti bahwa antrean jemaah haji saat ini bisa mencapai 38 hingga 48 tahun. Tambahan kuota, menurut Luluk, seharusnya diprioritaskan untuk calon jemaah lanjut usia yang menunggu giliran. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa batas jatah ONH Plus dalam undang-undang adalah delapan persen, sementara kebijakan Kemenag dinilai telah melampaui batas tersebut.
“Prosedur dan mekanisme tidak diikuti, yaitu pengecekan terhadap undang-undang atau aturan, serta kesepakatan dan hasil konsultasi dengan DPR,” kata politisi PKB ini.
Luluk juga mempertanyakan pihak yang diuntungkan dari kebijakan Kemenag tersebut. Ia menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam distribusi kuota haji.
Tidak hanya Luluk, Ketua Umum PKB dan Ketua Tim Pengawas Haji RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga mengkritik Kemenag. Cak Imin mengungkapkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk kondisi tenda di Mina yang dinilai tidak layak. “Jamaah tidur berhimpitan seperti sarden di lorong sempit antar tenda,” tulis Cak Imin melalui akun X @cakimiNOW, Selasa (18/6).
Sumber: cnnindonesia.com
The post DPR Kecewa Kemenag Alihkan 10 Ribu Kuota Haji Menjadi ONH Plus appeared first on KAMBULOLO.com.
]]>