DPR RI Archives - KAMBULOLO.com

Penertiban Perusahaan Kelapa Sawit Tanpa HGU, Menteri Nusron Akan Terapkan Sanksi Pajak

Yudha Prasetya — Thu, 31 Oct 2024 13:42:48 +0000

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen menindak tegas 537 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Langkah ini menjadi prioritas dalam 100 hari kerja pertama Kabinet Merah Putih, yang dia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

Menteri Nusron menyatakan bahwa sanksi utama yang akan diberlakukan adalah denda pajak. “Besaran dendanya sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, kami melakukan penertiban dengan menahan sementara proses pengajuan dan penerbitan HGU bagi perusahaan yang melanggar,” ujar Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi tanpa HGU telah melanggar peraturan. “Membayar denda bukan berarti otomatis mendapatkan HGU. Nantinya, kami akan melihat itikad baik perusahaan dalam mengikuti prosedur dan akan dievaluasi oleh pemerintah,” tegas Nusron.

Data sejak 2016 hingga Oktober 2024 mencatat ada 537 perusahaan sawit yang hanya mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa HGU, dengan total lahan 2,5 juta hektare. “Targetnya, dalam waktu 100 hari, penertiban harus selesai. Ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, terutama pasca-Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 terkait UU Nomor 39 Tahun 2014,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama sejumlah anggota Komisi II juga hadir dalam rapat tersebut.(*)

The post Penertiban Perusahaan Kelapa Sawit Tanpa HGU, Menteri Nusron Akan Terapkan Sanksi Pajak appeared first on KAMBULOLO.com.

Guna Mendukung Investasi, Menteri Nusron Wahid Siapkan RPP tentang Tata Ruang Wilayah Nasional

Yudha Prasetya — Thu, 31 Oct 2024 13:18:25 +0000

Jakarta – Dalam langkah strategis mendukung iklim investasi di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempersiapkan regulasi baru terkait tata ruang wilayah. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

Nusron menyebutkan, pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. “Kami ingin memastikan RTRWN ini mampu mengakomodasi kebutuhan investasi melalui tata ruang yang lebih fleksibel dan terintegrasi,” ujar Nusron saat memaparkan Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih.

Nusron juga menegaskan pentingnya integrasi antara RTRWN dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang nantinya akan terhubung dengan sistem perizinan OSS (Online Single Submission). Langkah ini diyakini akan mempercepat proses perizinan bagi investor. “Kami ingin memperbaiki hambatan yang sering terjadi dalam pengurusan dokumen PKKPR. Integrasi ini diharapkan memudahkan proses di tingkat daerah, terutama bagi daerah yang belum menerapkan sistem online dalam tata ruangnya,” tambahnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam penguatan RTR dan RDTR. Ia mendorong kementerian untuk menyelesaikan seluruh peta tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga RDTR di Indonesia pada akhir 2024.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, bersama anggota Komisi II DPR RI lainnya.(*)

The post Guna Mendukung Investasi, Menteri Nusron Wahid Siapkan RPP tentang Tata Ruang Wilayah Nasional appeared first on KAMBULOLO.com.

Prabowo: Saya Akan Utamakan Kepentingan Rakyat di Atas Kepentingan Pribadi

Yudha Prasetya — Sun, 20 Oct 2024 10:21:59 +0000

Jakarta – Prabowo menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden ke-8 RI. Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Prabowo memastikan, dirinya dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres akan menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab.

“Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawa dan segala kekuatan jiwa dan raga kami,” kata Prabowo.

Prabowo terlihat tidak membaca teks secara langsung. Dia menatap para tamu yang hadir dalam pelantikan.

Ketua Umum Gerindra ini memastikan akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

“Menjalankan kepemimpinan negara, bangsa dengan tulus, kepentingan rakyat Indonesia termasuk mereka yang tidak memilih kami,” ucap Prabowo.

“Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa, rakyat di atas segala kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi kami,” kata Prabowo.

Sumber: kumparan.com

Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

The post Prabowo: Saya Akan Utamakan Kepentingan Rakyat di Atas Kepentingan Pribadi appeared first on KAMBULOLO.com.

Komisi III DPR RI Apresiasi Polda Aceh Soal Penanganan Pengungsi Rohingya

Yudha Prasetya — Fri, 31 May 2024 14:55:53 +0000

Banda Aceh — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sangat mengapresiasi inisiatif serta upaya Polda Aceh beserta jajaran dalam menangani pengungsi Rohingya. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat melaksanakan kunjungan kerja spesifik bersama tim di Polda Aceh, Jumat, 31 Mei 2024.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Kapolda Aceh beserta jajarannya selama ini dalam hal penanganan pengungsi Rohingya sudah tepat. Soal pengungsi Rohingya memang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, terlebih adanya indikasi kriminal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.

“Kami tim Komisi III DPR RI yang hadir hari ini mengapresiasi kerja keras Kapolda Aceh beserta jajaran dalam menangani pengungsi Rohingya baik berupa inisiatif membentuk satgas internal, penyelidikan, maupun penegakan hukum. Semua itu sudah kami catat dan akan kami sampaikan ke pimpinan,” ujar Nasir Djamil.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko dalam paparannya menyampaikan, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh yang tercatat hingga saat ini berjumlah 1.084 orang, dengan rincian laki-laki 546 orang dan perempuan 538 orang. Mereka tersebar di tujuh camp pengungsian sementara yang ada di Provinsi Aceh.

“Saat ini ada 1.084 pengungsi Rohingya di Aceh. Mereka semua telah mendapatkan fasilitas berupa akomodasi alternatif dari UNHCR dan IOM,” kata Achmad Kartiko.

Ia juga menyayangkan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh para pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh, tetapi hal tersebut kurang mendapat respon dari UNHCR dalam penyelesaiannya.

Di samping itu, Polda Aceh beserta jajaran telah melakukan berbagai upaya dalam menangani hal tersebut, mulai dari mengamankan pengungsi hingga ke tempat penampungan sementara serta melakukan pemeriksaan kesehatan.

Namun demikian, pihaknya juga terus melakukan koordinasi lintas sektoral baik dengan Pemda, Imigrasi, Dinkes, Kodim, TNI AL, UNHCR, maupun IOM dalam penanganan para pengungsi Rohingya.

“Ada beberapa upaya yang telah kami lakukan dalam menangani pengungsi Rohingya. Di antaranya adalah membentuk satgas internal dengan tugas pengamanan pengungsi dari luar negeri yang melibatkan pejabat utama terkait dan para Kapolres. Selain itu juga melakukan pengawasan dan pengamanan camp penampungan, serta melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat TPPO dan TPPM,” pungkasnya.(*)

The post Komisi III DPR RI Apresiasi Polda Aceh Soal Penanganan Pengungsi Rohingya appeared first on KAMBULOLO.com.

4 Nama Calon DPD RI Aceh Tahun 2024 Perolehan Suara Terbanyak Dipastikan Lolos Ke Senayan

admin — Wed, 13 Mar 2024 01:04:42 +0000

Banda Aceh – Setelah dilakukan perhitungan ulang C1 tingkat TPS di Kabupaten Pidie, yang berakhir Selasa (12/03) malam, akhirnya didapatkan 4 nama calon DPD RI yang dipastikan lolos ke Senayan Jakarta mewakili Provinsi Aceh.

Pertarungan perebutan kursi calon DPR Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Aceh di Pemilu 2024 berjalan sangat sengit.

Faktanya, berdasarkan D-1 Hasil Provinsi Aceh untuk suara DPD RI keempat calon DPD RI yang meraih suara terbanyak yakni H. Sudirman atau Haji Uma 1.060.991.

Kemudian, disusul Tgk. Ahmad 207.464, Darwati A. Gani 184.528 dan kursi terakhir Azhari Cage, SIP 150.934.

Diketahui sebelumnya, rapat pleno rekapitulasi suara DPD RI sempat diwarnai drama dengan dugaan penggelembungan calon DPD RI yang terjadi di Kabupaten Pidie.

Berakhir dengan KIP Pidie melakukan perhitungan ulang terhadap C Hasil di 16 Kecamatan sesuai dengan rekomendasi Panwaslih Aceh tentang putusan pemeriksaan cepat pada pemilihan umum 2024.

Hingga, pada Selasa (12/3) malam perhitungan ulang tersebut berhasil dilakukan dan KIP Aceh melanjutkan dengan penetapan suara Calon DPD RI Dapil Aceh.

Penetapan secara resmi sekaligus pelantikan terhadap calon anggota DPD RI terpilih akan dilakukan KPU RI yang diperkirakan pada April 2024 bilamana tidak ada pengajuan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. (**)

The post 4 Nama Calon DPD RI Aceh Tahun 2024 Perolehan Suara Terbanyak Dipastikan Lolos Ke Senayan appeared first on KAMBULOLO.com.