Oknum Pejabat Aceh Ketahuan Suka Olah Bill Hotel, Rp 626 Juta Biaya SPPD Jadi Temuan BPK

Yudha Prasetya — Mon, 15 Jul 2024 07:16:10 +0000

Banda Aceh – Oknum pejabat dan ASN Pemerintah Aceh ketahuan curang dalam menggunakan anggaran perjalanan dinas. Akibatnya, sebanyak Rp 626 juta diperintah setor kembali ke kas daerah.

Kecurangan penggunaan anggaran SPPD ditemukan BPK RI perwakilan Aceh. Modusnya macam-macam, mulai dari mengolah bil hotel, SPPD ganda, hingga kelebihan bayar. Terbanyak ditemukan pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta dengan total 28 kasus.

Berdasarkan data Buku II laporan BPK yang dikutip, Minggu (14/7/2024), kasus kelebihan bayar biaya perjalanan dinas itu terdapat pada lima SKPA. Jumlahnya bervairiasi mulai Rp 140 ribu hingga Rp 4.790.000.

Jumlah terttinggi kelebihan bayar di BPPA sebesar Rp 1.680.000 atas nama pejabat dengan inisial AA. Selain BPPA, kasus yang sama ditemukan di BPKA sebanyak 4 kasus, Bappeda satu kasus, Disdik 2 kasus, dan Perkim 1 kasus.

Dalam laporan BPK disebutkan, Pemerintah Aceh menganggarkan anggaran perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp 318.954.636.407,00. Dari jumlah itu, dirrealisasikan sebesar Rp 308.619.331.611,00 atau 96,76%.

Dari hasil konfirmasi BPK kepada pihak hotel/penginapan, diketahui, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 655.763.572,00. Telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 29.688.600,00. “Masih terdapat sisa yang belum disetor sebesar Rp 29.688.600,00,” demikian catatan BPK.

Selain itu, BPK juga menemukan pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 605.330.972,00. Terdapat kelebihan bayar karena pelaku perjalanan dinas tidak menginap sebesar Rp 486.449.741,00. “Selisih pertanggungjawaban biaya penginapan sebesar Rp 118.881.231,00 dengan rincian pada Lampiran 10,” ungkap BPK dalam laporannya.

BPK merekomendasikan Pj. Gubernur/Gubernur Aceh agar memerintahkan Kepala SKPA terkait selaku PA untuk lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada instansi yang dipimpinnya. Selain itu, mereka juga diminta agar memproses kelebihan bayar sesuai ketentuan.

Sumber: kabaraktual.id

Foto: Ilustrasi

The post Oknum Pejabat Aceh Ketahuan Suka Olah Bill Hotel, Rp 626 Juta Biaya SPPD Jadi Temuan BPK appeared first on KAMBULOLO.com.

Pemerintah Kota Langsa Kembali Raih WTP Ke-11, Sejak 2013 – 2023

Yudha Prasetya — Thu, 23 May 2024 04:46:32 +0000

LANGSA – Pemerintah Kota Langsa kembali meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.

Opini WTP ini merupakan ke-11 kalinya yang diterima oleh Pemko Langsa secara berturut-turut sejak 2013 – 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Rio Tirta SE., M.Acc., CSFA kepada Pj Wali Kota Langsa, Syaridin S.Pd., M.Pd, dan Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos, MAP, di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, Rabu (22/05/2024).

Pj Wali Kota, Syaridin, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Aceh yang telah melaksanakan audit terhadap LKPD secara profesional, independen dan integritas.

Selain itu, juga telah memberikan banyak masukan kepada SKPD kota Langsa dalam perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah di masa mendatang.

“Alhamdulillah Kota Langsa berhasil mempertahankan Opini WTP secara berturut-turut dan kali ini merupakan opini WTP ke-11 tahun 2023,” ujarnya

Dan dari 4 Kabupaten/Kota yang diserahkan LKPD nya, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Langsa, 2 Kabupaten/ Kota memperoleh WTP dengan Tanpa Penekanan.

“Dan Alhamdulillah Kota Langsa termasuk WTP dengan Tanpa Penekanan,” jelas Syaridin.

Pj Wali Kota mengingatkan seluruh OPD untuk menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI), sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Kedepannya baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan berpedoman sesuai standar tim audit BPK RI dan terhadap Hasil Temuan- temuan dalam LHP BPK RI, Pemko Langsa berkomitmen menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Sementara Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos, yang mewakili lembaga legislatif juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI dan Tim Eksekutif Pemerintah Kota Langsa.

Dikatakan Maimul, pemeriksaan keuangan sebagai wujud Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang akuntabel, transparan dan sesuai standar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan dan kedepannya lebih baik lagi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,” pungkas Maimul.

Ikut hadir dalam penyerahan opini WTP Kepala BPKD, Khairul Ikhsan SSTP, Plt Sekwan DPRK Langsa, Gunawan Abdillah, SSTP, MAP, hu serta unsur Inspektorat Kota Langsa. (*)

Sumber : Serambi

The post Pemerintah Kota Langsa Kembali Raih WTP Ke-11, Sejak 2013 – 2023 appeared first on KAMBULOLO.com.

BPK Archives - KAMBULOLO.com

Oknum Pejabat Aceh Ketahuan Suka Olah Bill Hotel, Rp 626 Juta Biaya SPPD Jadi Temuan BPK

Pemerintah Kota Langsa Kembali Raih WTP Ke-11, Sejak 2013 – 2023