ATR/BPN Archives - KAMBULOLO.com

Haru dan Harapan Warnai Lepas Sambut PPPK di Kantah Aceh Selatan

admin — Sat, 11 Apr 2026 11:55:30 +0000

Tapaktuan – Momen Halal Bihalal yang digelar Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Selasa (07/04), menjadi ajang penuh makna dengan adanya prosesi lepas sambut pegawai PPPK. Sebanyak 12 pegawai dilepas dengan penuh haru, sementara 10 pegawai baru disambut dengan penuh harapan.

Acara yang berlangsung di lingkungan kantor tersebut dipimpin oleh Teuku Pitra Mulia dan dihadiri seluruh jajaran pegawai, Ikawati, serta para PPAT.

Dalam sambutannya, Teuku Pitra menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan profesionalisme dalam bekerja. Ia menyampaikan bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru dalam pengabdian.

“Kami bangga atas dedikasi yang telah diberikan. Semoga pengalaman di Aceh Selatan menjadi bekal berharga untuk melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Sementara itu, kepada pegawai baru, ia berpesan agar segera beradaptasi dan menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Acara berlangsung penuh emosional, terutama saat sesi perpisahan yang diiringi doa bersama. Tangis haru dan senyum kebahagiaan menjadi gambaran nyata kuatnya ikatan kekeluargaan di lingkungan kerja tersebut.

Dengan semangat Idulfitri, Kantah Aceh Selatan berharap seluruh pegawai, baik yang lama maupun yang baru, dapat terus memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan pelayanan pertanahan di daerah.(*)

The post Haru dan Harapan Warnai Lepas Sambut PPPK di Kantah Aceh Selatan appeared first on KAMBULOLO.com.

Sambut Pegawai Baru, Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima

admin — Mon, 30 Mar 2026 02:54:37 +0000

Langsa – Dalam rangka memperkuat sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kota Langsa menerima kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pindahan yang kini resmi bertugas.

Penyambutan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya, sebagai bentuk komitmen dalam membangun lingkungan kerja yang solid dan profesional.

Kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial, namun juga menjadi momentum penting untuk memperkenalkan budaya kerja serta nilai-nilai organisasi kepada pegawai yang baru bergabung. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor memberikan arahan agar para PPPK dapat segera beradaptasi serta memahami peran strategisnya dalam mendukung tugas-tugas pertanahan.

Ia menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan semangat melayani.

“Setiap pegawai harus mampu bekerja secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kehadiran PPPK pindahan dapat membawa perspektif baru serta kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kolaborasi antarpegawai juga menjadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Kantor Pertanahan Kota Langsa optimis mampu terus meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Kehadiran pegawai baru ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta mendukung pembangunan di Kota Langsa secara menyeluruh.(*)

The post Sambut Pegawai Baru, Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Tegaskan Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

admin — Fri, 27 Feb 2026 12:43:30 +0000

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tata ruang merupakan kunci utama dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan nasional berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam kegiatan Town Hall Meeting yang digelar di Jakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam arahannya, Suyus menekankan bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ia menyebutkan, berbagai program strategis nasional seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, hingga pembangunan perumahan rakyat sangat bergantung pada perencanaan ruang yang matang dan terintegrasi.

Menurutnya, tanpa tata ruang yang kuat dan konsisten, pembangunan berpotensi menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan lahan, konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ATR/BPN berkomitmen memperkuat sinkronisasi rencana tata ruang pusat dan daerah agar selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

“Ketika tata ruang ditegakkan, maka investasi akan lebih terarah, perlindungan lahan pertanian dapat terjaga, kawasan industri berkembang sesuai peruntukan, dan kebutuhan hunian masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar tata ruang benar-benar menjadi panglima pembangunan. Sinergi tersebut mencakup harmonisasi kebijakan, percepatan penyusunan dan revisi rencana tata ruang, serta penguatan pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan.

Melalui langkah ini, ATR/BPN berharap pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat luas.(*)

The post ATR/BPN Tegaskan Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo appeared first on KAMBULOLO.com.

Nusron Wahid Turun Tangan, Sertipikat Tanah Transmigran di Kabupaten Kotabaru Dipulihkan

admin — Fri, 27 Feb 2026 03:24:03 +0000

Permasalahan pembatalan sertipikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turun langsung menindaklanjuti persoalan yang dinilai berdampak besar terhadap kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Kasus ini mencuat akibat adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan sertipikat hak milik masyarakat transmigran dibatalkan, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah warga yang selama ini menggantungkan kehidupan dari lahan tersebut.

Menanggapi situasi itu, Menteri Nusron tidak tinggal diam. Ia segera melakukan koordinasi lintas kementerian guna mencari solusi komprehensif. Langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Menteri Transmigrasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar persoalan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh dan adil.

Koordinasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali sertipikat hak milik masyarakat yang terdampak serta menata ulang pemanfaatan lahan agar tidak terjadi lagi konflik serupa di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa hak-hak masyarakat transmigran tetap terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

Penyelesaian ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi langkah penataan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat merupakan prioritas, terutama bagi transmigran yang telah lama menetap dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya intervensi langsung dari Menteri ATR/BPN, masyarakat berharap kepastian hukum dapat segera terwujud dan aktivitas ekonomi warga kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang sengketa lahan.(*)

The post Nusron Wahid Turun Tangan, Sertipikat Tanah Transmigran di Kabupaten Kotabaru Dipulihkan appeared first on KAMBULOLO.com.

Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah

admin — Fri, 30 Jan 2026 03:00:41 +0000

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset keagamaan sekaligus upaya menjaga keberlanjutan fungsi sosial bagi umat. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama perwakilan organisasi keagamaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Rabu (07/01/2026).

Dalam arahannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa masih banyak aset tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat resmi. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, mulai dari sengketa kepemilikan hingga penyalahgunaan fungsi lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umat.

“Tanah wakaf dan rumah ibadah adalah aset strategis umat. Negara hadir untuk memastikan aset tersebut terlindungi secara hukum agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial dan keagamaan,” ujar Nusron Wahid.

Ia menekankan bahwa keterlibatan aktif tokoh agama memiliki peran krusial dalam proses sertipikasi. Tokoh agama dinilai memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta memahami sejarah dan peruntukan tanah wakaf di wilayahnya masing-masing. Dengan dukungan para tokoh agama, proses pendataan dan pengajuan sertipikat diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.

Menteri Nusron juga menginstruksikan jajaran Kantor Pertanahan untuk memberikan kemudahan layanan, pendampingan teknis, serta sosialisasi intensif kepada pengelola rumah ibadah dan nadzir wakaf. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak ragu dan merasa terbantu dalam mengurus legalitas aset keagamaan.

Pertemuan tersebut disambut positif oleh perwakilan organisasi keagamaan yang hadir. Mereka menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam menginventarisasi aset wakaf dan rumah ibadah, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan tokoh agama, Menteri Nusron optimistis target sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dapat tercapai secara bertahap, sehingga aset umat terlindungi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang.(*)

The post Menteri Nusron Ajak Tokoh Agama Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Gelar Kick Off Meeting RUU Administrasi Pertanahan, Perkuat Fondasi Hukum Nasional Pengelolaan Tanah

admin — Thu, 29 Jan 2026 13:09:39 +0000

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Aksi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Jumat (09/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini menjadi langkah awal strategis dalam menyusun arah kebijakan dan tahapan implementasi RUU yang telah diputuskan pada rapat paripurna tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kick off meeting tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata sistem administrasi pertanahan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyusunan RUU Administrasi Pertanahan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik di bidang pertanahan, mulai dari tumpang tindih hak atas tanah, sengketa lahan, ketidakpastian hukum, hingga kebutuhan integrasi data pertanahan yang akurat dan transparan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam arahannya menegaskan bahwa RUU Administrasi Pertanahan memiliki peran strategis sebagai fondasi hukum nasional. Menurutnya, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis, tetapi juga sebagai payung hukum yang menyatukan seluruh aspek pengelolaan tanah di Indonesia.

“Hal yang paling makro dari penyusunan undang-undang ini tentu adalah mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus memiliki kepastian hukum serta menjadi payung hukum nasional bagi seluruh pengelolaan tanah,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sistem administrasi pertanahan yang kuat akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik, iklim investasi yang sehat, serta perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, penyusunan rencana aksi RUU ini perlu dilakukan secara terukur, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Kick off meeting ini juga menjadi forum koordinasi lintas unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN guna menyelaraskan persepsi, menyusun tahapan kerja, serta menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses penyusunan hingga pembahasan RUU Administrasi Pertanahan.

Melalui langkah awal ini, Kementerian ATR/BPN berharap RUU Administrasi Pertanahan dapat menjadi instrumen hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mampu mendorong terwujudnya tata kelola pertanahan yang modern, adil, dan berkelanjutan demi kepentingan bangsa dan negara.(*)

The post ATR/BPN Gelar Kick Off Meeting RUU Administrasi Pertanahan, Perkuat Fondasi Hukum Nasional Pengelolaan Tanah appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Perkuat Pembinaan SDM untuk Hadapi Tantangan Pelayanan Publik yang Kian Kompleks

admin — Thu, 29 Jan 2026 06:43:42 +0000

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Upaya ini dilakukan seiring dengan semakin kompleksnya tugas dan tantangan di bidang agraria dan tata ruang, yang menuntut kompetensi pegawai yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pembahasan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi yang berlangsung pada Senin (12/01/2026) di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Menurut Dalu Agung, keberagaman latar belakang pendidikan, jabatan, serta tugas yang diemban oleh pegawai ATR/BPN menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas kinerja organisasi. Tanpa pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, ketimpangan kompetensi dan pengetahuan berpotensi menimbulkan risiko dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi dan pengetahuan, peran pengembangan serta pembinaan SDM ini sangat dibutuhkan. Kita memiliki SDM dengan berbagai jabatan dan latar belakang pendidikan, sementara tugas kita terus bertambah dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan juga semakin tinggi,” ujar Dalu Agung.

Ia menambahkan bahwa pembinaan SDM tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup penguatan soft skills, pemahaman regulasi terkini, serta penanaman nilai-nilai integritas dan etika pelayanan publik. Dengan demikian, setiap pegawai diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

Melalui rapat tersebut, ATR/BPN mulai menyusun peta kebutuhan kompetensi yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan pegawai ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan SDM unggul yang siap menghadapi dinamika perubahan dan mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih baik.(*)

The post ATR/BPN Perkuat Pembinaan SDM untuk Hadapi Tantangan Pelayanan Publik yang Kian Kompleks appeared first on KAMBULOLO.com.

ATR/BPN Pastikan Kepastian Lahan untuk Kawasan Swasembada Nasional di Papua Selatan

admin — Thu, 29 Jan 2026 05:58:57 +0000

Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah bagi pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) dengan total luas mencapai sekitar 328 ribu hektare.

Kepastian ini disampaikan Menteri Nusron usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/01/2025). Ia menjelaskan bahwa penyediaan dan legalitas lahan merupakan peran utama Kementerian ATR/BPN dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

“Kalau tugas saya dalam program swasembada pangan itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah, SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah kami terbitkan SK HGU dan HGB ada 328 ribu hektare,” ujar Nusron Wahid.

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi penting dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan swasembada di Papua Selatan. Dengan adanya SK HGU dan HGB, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan program pangan, energi, dan air yang terintegrasi serta berkelanjutan.

Menteri Nusron menambahkan bahwa proses penyiapan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat.

Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan diharapkan menjadi salah satu penopang ketahanan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menargetkan kawasan ini dapat menjadi model pembangunan berbasis potensi wilayah dengan dukungan kepastian hukum pertanahan yang kuat.(*)

The post ATR/BPN Pastikan Kepastian Lahan untuk Kawasan Swasembada Nasional di Papua Selatan appeared first on KAMBULOLO.com.

Pantau Layanan PELATARAN, Wamen ATR/BPN Dorong Pelayanan Pertanahan yang Bersih dan Berorientasi Masyarakat

admin — Tue, 27 Jan 2026 05:51:40 +0000

Deli Serdang — Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas terus diperkuat. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, ke Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (17/01/2026).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memantau secara langsung kesiapan layanan pertanahan dalam rangka menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wamen Ossy menegaskan bahwa WBBM bukan sekadar target administratif, melainkan cerminan komitmen nyata seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam agenda kunjungannya, Wamen Ossy meninjau pelaksanaan inovasi Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang diselenggarakan guna memberikan akses layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Inovasi ini mendapat perhatian khusus karena dinilai efektif meningkatkan partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

Tak hanya melakukan peninjauan, Wamen Ossy juga menyerahkan sertipikat tanah secara langsung kepada masyarakat penerima. Momen tersebut dimanfaatkan untuk berdialog dengan para pemohon layanan, mendengarkan aspirasi, serta memastikan bahwa setiap proses pelayanan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Wamen Ossy menyampaikan bahwa pelayanan pertanahan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta didukung oleh inovasi berkelanjutan. Ia berharap seluruh jajaran Kantor Pertanahan di Sumatera Utara dapat menjadikan kunjungan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja, memperkuat budaya pelayanan, dan menjaga kepercayaan publik.

Dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi layanan, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin mudah, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(*)

The post Pantau Layanan PELATARAN, Wamen ATR/BPN Dorong Pelayanan Pertanahan yang Bersih dan Berorientasi Masyarakat appeared first on KAMBULOLO.com.

Dorong Tertib Aset Pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Langsa Gelar Sosialisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Tahun 2025

admin — Thu, 30 Oct 2025 06:29:37 +0000

Langsa — Dalam upaya memperkuat tertib administrasi aset tanah milik pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Langsa menggelar Kegiatan Sosialisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Langsa.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku, sebagai sarana pendukung pelaksanaan inventarisasi tanah instansi pemerintah secara efektif, efisien, dan terintegrasi digital.

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Riza Fauzi, S.T., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung upaya penertiban dan pengamanan aset-aset negara.

“Tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset tanah pemerintah merupakan pondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, kita wujudkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kemajuan teknologi,” ujar Riza Fauzi.

Dalam kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari perwakilan instansi vertikal, dinas daerah, dan lembaga pemerintah di Kota Langsa mendapatkan pemaparan mengenai cara penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku, tahapan inventarisasi aset tanah, serta pentingnya validasi data kepemilikan lahan.

Sosialisasi juga menjadi ajang diskusi aktif antarinstansi mengenai berbagai permasalahan aset tanah pemerintah yang selama ini belum tersertifikasi, termasuk solusi penyelesaiannya melalui program strategis Kementerian ATR/BPN.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah di Kota Langsa semakin memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan dan berkomitmen dalam melakukan pendataan aset tanah secara berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.(*)

The post Dorong Tertib Aset Pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Langsa Gelar Sosialisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Tahun 2025 appeared first on KAMBULOLO.com.