Cikeas — Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam membangun tata kelola pertanahan yang akuntabel semakin dipertegas melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat Lanjut 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan sektor pertanahan yang berisiko tinggi dan bersinggungan langsung dengan hak masyarakat.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, dalam sesi pengarahan menyampaikan bahwa kualitas kebijakan dan layanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pegawai dalam menerapkan prinsip manajemen risiko. Menurutnya, pelatihan bukan sekadar program peningkatan kapasitas, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan integritas kelembagaan.
“Pendekatan berbasis risiko harus menjadi budaya kerja, bukan hanya materi pelatihan. Proses pengambilan keputusan di lingkungan ATR/BPN harus mempertimbangkan potensi risiko dari awal agar kebijakan yang dihasilkan semakin tepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Dengan semakin kompleksnya dinamika pertanahan, mulai dari konflik lahan hingga isu pembangunan nasional, kemampuan ASN dalam mengantisipasi risiko dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah kesalahan prosedur, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat kepercayaan publik.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola yang tengah digencarkan ATR/BPN, termasuk digitalisasi layanan, penguatan regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan, seluruh peserta dapat membawa ilmu yang diperoleh ke unit kerja masing-masing sehingga mampu menciptakan layanan pertanahan yang lebih modern, profesional, dan bebas dari risiko yang tidak diinginkan.(*)
